TANGERANGNEWS.com-Ratusan warga Tangerang Utara kembali mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Kabupaten Tangerang di Jalan Abdul Hamid, Tigaraksa, Selasa (27/10/2020).

Kedatangan warga untuk meminta  penjelasan terkait kelanjutan permasalah Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah di wilayah mereka.

Aksi kali ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya, pada Agustus 2020. Dimana pihak BPN meminta waktu 30 hari untuk menyelesaikan permasalahan NIB tersebut.

Namun, 2 bulan lamanya, masyarakat Tangerang belum juga memperoleh kabar baik dari pihak BPN.

Bahkan warga berencana mengadu permasalahan NIB ini kepada Presiden Joko Widodo apabila tidak menemukan titik terang di pemerintah daerah setempat.

Salah satu warga Heri Hermawan mengatakan, masyarakat yang hadir dalam unjuk rasa kali ini berasal dari Kecamatan Teluknaga, Pakuhaji,  Sukadiri, Mauk dan Kecamatan Kosambi. 

Dia mengatakan, masyarakat di kawasan Utara Kabupaten Tangerang tidak pernah merasa menjual tanah miliknya. Akan tetapi, status tanahnya telah berubah kepemilikan menjadi nama orang lain. Hal itu diketahui ketika hendak menjual tanah.

"Anehnya, semua NIB selalu atas nama Vreddy, dari semua bidang tanah yang bermasalah. Apakah setiap orang tidak memiliki batasan maksimum terkait penguasaan bidang tanah," kata Heri.

• Baca Juga : Marak Penyerobotan, Warga Pantura Tangerang Desak Bentuk Satgas Anti Mafia Tanah

Menurut Heri, berdasarkan Permendagri No 18/2016, setiap orang hanya boleh menguasai bidang tanah sebanyak 20 hektare sampai dengan 25 hektare lahan kosong.

"Kepemilikan ratusan hektare bidang tanah ini telah melanggar undang-unsang," ujarnya.

Heri pun meminta, agar pihak BPN menghentikan aktivitas permohonan NIB di lahan yang bermasalah ini. 

"Bukannya dihentikan, justru sebagian bidang tanah yang bermasalah ini malah sudah jadi sertifikat hak milik (SHM)," tuturnya.

Menurutnya, penerbitan SHM memerlukan tanda tangan dari kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Sementara warga Tangerang Utara tidak pernah melakukan penandatanganan jual beli tanah. 

"Kami tidak pernah tanda tangan apapun. Tiba-tiba SHM sudah jadi. Lalu, pihak BPN ini mendapatkan tanda tangan kami dari siapa? BPN harus bertanggung jawab, karena ini adalah produk BPN," keluhnya.

Dia menegaskan, agar pihak BPN tidak bertele-tele dalam mengurusi permasalahan NIB tanah tersebut. Masyarakat hanya menginginkan haknya dikembalikan.

Menurutnya, masyarakat sudah mengadu kepada DPRD dan Bupati Tangerang, namun sampai saat ini tidak ada jawaban dan dukungan.

"Kami sudah bosan dengan hearing, dan negosiasi. Tetapi tidak ada bukti nyata," katanya.

Salah satu warga Kecamatan Teluknaga yang menjadi korban NIB ganda mengatakan, akibat tanah nenek moyangnya dirampas oknum mafia tanah ibunya sampai mengalami struk karena syok.

Padahal, tanah tersebut rencaananya akan dijual untuk keperluan pendidikan.

Menurutnya, jika serius untuk menuntaskan permasalahan tersebut,  pihak BPN harus segera mengundang semua pihak seperti pembeli, penjual, kades, serta camat.

"Seharusnya diundang semua yang bersangkutan. Jadi nantinya jelas, siapa mafianya. Agar kita tidak menuduh-nuduh. Kan kasihan kalau yang dituduh ternyata tidak melakukan," harapnya.

Kepala ATR/BPN Kabupaten Tangerang Gembong mengaku bahwa pihaknya telah bekerja semaksimal mungkin untuk menuntaskan permasalahan ini.

Gembong juga menyebut akan menghentikan permohonan NIB atas nama oknum tersebut. Sementara terkait munculnya SHM, pihaknya akan melakukan penyelidikan.

"Kami sudah bekerja selama ini. Kami sudah  menghentikan permohonan NIB di Salembaran, milik Bapak Heri. Kami juga akan melakukan hal yang sama di lokasi lainnya yang ada masalah," jelasnya.