Connect With Us

Waduh! Gegara Kecewa, Massa Buruh akan Kepung Kantor Bupati Tangerang

Achmad Irfan Fauzi | Senin, 24 Mei 2021 | 14:14

Buruh saat berunjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di Jalan Kota Tangerang. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com-Massa buruh akan mengepung kantor Bupati Tangerang lantaran kecewa dengan adanya dugaan praktik mal administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan menerbitkan atau mengeluarkan surat tanda bukti pencatatan serikat pekerja di PT ULI.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada indikasi pencatatan yang tidak memenuhi syarat karena diduga hanya ada empat orang anggota yang terverifikasi di dalam Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FSB GARTEKS SBSI). 

Sementara dalam UU No.21/2000 mensyaratkan minimal 10 orang yang terverifikasi. 

Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang Rustam Effendi mengatakan, keputusan yang sudah dikeluarkan Plt Kadisnaker Kabupaten Tangerang tersebut sudah membuat suasana menjadi tidak kondusif, karena mengadu domba antar serikat pekerja. 

“Jelas ini sudah mengadu domba antar pengurus, karena sebelumnya di PT ULI sudah terbentuk PUK FSP TSK KSPSI," jelasnya kepada TangerangNews, Senin (24/5/2021). 

Rustam menjelaskan, keputusan yang sudah dikeluarkan sudah jelas membuat semua pengurus serikat geram. 

"Mana bisa verifikasi itu dilakukan pada tanggal 18 Mei 2021, tapi Surat Tanda Bukti Pencatatan sudah dikeluarkan atau diterbitkan lebih dahulu pada tanggal 10 Mei 2021 oleh Plt Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang," katanya. 

Keputusan yang dikeluarkan Plt Kadisnaker juga sudah jelas perbuatan melawan hukum, lantaran menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut. 

Keputusan tersebut juga termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan. 

"Jadi dugaan persengkokolan yang di lakukan Plt. Kadisnaker Secepatnya akan kita laporkan ke inspektorat, ombudsman bahkan akan kita laporkan ke KPK agar segera di usut tuntas," tegasnya. 

Rustam menegaskan akan segera melaporkan persoalan ini kepada Ombudsman dan KPK serta meminta Bupati Tangerang agar segera mengambil sikap. 

Apabila Bupati Tangerang tidak segera mengambil sikap dan keputusan terhadap kesalahan Plt. Kadisnaker tersebut, buruh KSPSI mengancam melakukan aksi unjuk rasa akbar di depan kantor Bupati Tangerang. 

"Kita menuntut Bupati Tangerang segera memecat Plt Kadisnaker tersebut dan akan menuntut agar bertanggung jawab atas kelalaiannya," pungkasnya. (RAZ/RAC)

NASIONAL
Jadwal Penetapan UMP 2027 Dimajukan, Ini Batas Waktu Pengumuman UMP hingga UMSK

Jadwal Penetapan UMP 2027 Dimajukan, Ini Batas Waktu Pengumuman UMP hingga UMSK

Selasa, 17 November 2026 | 08:00

Pemerintah menetapkan tenggat pengumuman upah minimum tahun 2027 secara bertahap mulai 21 November 2026.

OPINI
Mengapa Banjir Perum 4 Tangerang Menjadi "Tradisi" Tahunan Tanpa Solusi?

Mengapa Banjir Perum 4 Tangerang Menjadi "Tradisi" Tahunan Tanpa Solusi?

Senin, 16 November 2026 | 10:00

Setiap kali memasuki musim penghujan, kecemasan selalu membayangi warga di kawasan Perumahan 4 (Perum 4) Tangerang. Air hujan yang turun tidak lagi dipandang sebagai berkah, melainkan ancaman berulang.

SPORT
Wushu Kota Tangerang Sumbang Medali Emas di Porprov VII Banten 2026

Wushu Kota Tangerang Sumbang Medali Emas di Porprov VII Banten 2026

Senin, 16 November 2026 | 21:47

Kontingen Kota Tangerang kembali menorehkan prestasi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026. Kali ini, cabang olahraga (cabor) wushu berhasil membawa pulang dua medali emas, tiga perak, dan tujuh perunggu

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill