TANGERANGNEWS.com-Belum lama ada sekelompok warga yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura (JRP) mengeklaim bertanggung jawab atas pemasangan bambu pagar laut di pesisir Utara Kabupaten Tangerang.

Alasan mereka membangun pagar laut sepanjang 30 Km tersebut yakni untuk mencegah abrasi. 

Namun hal itu dipertanyakan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Yuppentek Kota Tangerang Khikmawanto. Sebab mereka yang dari awal sangat keras menolak pembangunan pagar laut, dengan tiba-tiba berbelok arah.

"Saya lihat dari awal cukup getol menolak dengan melakukan aksi turun kejalan, sikap terakhir justru menjadikan kelompok tadi (bemper) oleh oknum tertentu," ungkapnya, Kamis 16 Januari 2025.

Direktur Eksekutif Renaissance Institute ini menambahkan hingga kini belum ada kejelasan mengenai tujuan pasti pemasangan pagar bambu tersebut dan apakah akan ada tindak lanjut dari pemerintah terkait masalah ini.

"Konsistensi pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi benar harus dilakukan atau hanya sekedar pernyataan yang jadi obat penenang sementara agar gejolak terkait dengan PSN mereda. Kalau komitmen ini tidak bisa dipegang, maka sangat patut disayangkan sekali keberpihakan pemerintah dan patut dipertanyakan," ujarnya.

Ia sendiri sepakat dengan pemerintah pusat terkait evaluasi seluruh proyek nasional termasuk di dalamnya PSN di kawaan PIK 2.

"Dugaan saya dalam waktu dekat akan dibatalkan dan dipertimbangankan pemerintahan Pak Prabowo dan baru saja terbentuk," kata Khikmawanto.

Mungkin, kata dia, jalan yang bisa diambil pemerintah pusat dalam pengambilan kebijakan, PSN tetap jalan namun pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan juga wajib diberdayakan, bukan malah sebaliknya.

"Saya kira jelas peruntukan PSN ini untuk apa dan menguntungkan siapa," tutupnya.