TANGERANGNEWS.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memastikan akan mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. 

Aturan tersebut sebelumnya mengatur pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp43,5 juta untuk pimpinan DPRD.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengatakan, usulan pencabutan aturan itu berasal langsung dari pimpinan dan anggota DPRD.

“Kita sudah menerima usulan, DPRD Kabupaten Tangerang, tentang pencabutan atau pembatalan Perbup Nomor 1 Tahun 2025,” kata Soma, Selasa, 2 September 2025.

Dalam aturan tersebut, tunjangan perumahan diatur senilai Rp43,5 juta untuk Ketua DPRD, Rp39,5 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp35,4 juta untuk setiap anggota DPRD.

Soma menjelaskan, pencabutan aturan tersebut akan segera dilakukan. Lebih tepatnya, Perbup tersebut resmi dibatalkan pada Kamis, 4 September 2025, mendatang.

“Tentunya, selain ini tuntutan masyarakat, juga sangat baik dalam langkah efisiensi anggaran, karena sejalan dengan Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Soma juga mengapresiasi mahasiswa Kabupaten Tangerang yang telah menyuarakan aspirasi melalui aksi unjuk rasa dengan cara damai.

“Alhamdulillah semua berjalan dengan aman, dan kondusif. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa, karena sudah melakukan aksi unjuk rasa dengan sopan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya.