Connect With Us

Kenaikan Tunjangan DPRD Tangsel Disahkan, Ini Kisaran Nilainya

Yudi Adiyatna | Rabu, 6 September 2017 | 16:00

Sekda Tangsel Muhamad menyerahkan Rancangan KUA dan PPAS 2018 Kepada Ketua DPRD Tangsel Moch Ramlie , Senin (31/7/2017). (@TangerangNews2017 / Yudi Adiyatna)

TANGERANGNEWS.com-Meski menuai protes dari masyarakat, tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan akhirnya naik setelah disahkan dalam Perda No 1/2017 Tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan, Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Perda tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2017 yang dijadikan sebagai landasan pembuatan Perda. Dalam aturan tersebut, sedikitnya ada tiga tunjangan yang diatur kenaikannya, yakni tunjangan reses, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan transportasi. BACA JUGA : DPRD Tangsel Siapkan Raperda Peningkatan Tunjangan Dewan

Berdasarkan informasi, diperkiraan besaran kenaikan tunjangan Anggota DPRD Kota Tangsel, untuk reses masing-masing anggota akan mendapat Rp14.7 juta setiap kali reses.

Kenaikan tunjangan komunikasi intensif dari saat ini sebesar Rp6.3 juta, menjadi Rp14.7 juta. Sementara untuk tunjangan transportasi menjadi Rp15 juta per bulan.

Kepala Bagian Humas DPRD Tangsel Azwar Annas ketika dihubungi TangerangNews.com, Rabu (6/9/2017), mengatakan, peraturan daerah tersebut telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD pada Kamis (31/8/2017) lalu.

"Ya sudah disahkan dalam rapat paripurna menjadi Perda no 01/2017 tanggal 31 Agustus 2017 kemarin " tutur Azwar.

Walaupun telah disahkan, sambung Azwar, pihaknya hingga kini masih menunggu turunan PP itu menjadi perwal. Pasalnya, di dalam Perda yang baru disahkan tersebut belum disebutkan berapa besaran kenaikan nominal tunjangan keuangan dan administrasi Pimpinan dan anggota Dewan yang baru.

"Besaran nominalnya nanti melalui Perwal yang saat ini sedang digodok dibagian hukum Setda Tangsel," lanjut Azhar.

Sementara itu, Kordinator Divisi Investigasi dan Advokasi TRUTH Jupri Nugroho mengatakan,. banyaknya tunjangan yang ada saat ini saja tidak diimbangi dengan kinerja yang baik dari para Dewan. Dirinya pun meminta agar para wakil rakyat tersebut dapat lebih meningkatkan kinerjanya setelah kenaikan tunjangan mereka resmi dianggarkan oleh pemerintah. BACA JUGA : Aktivis Kritik Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD Tangsel

"Kami mendesak sebagai kelompok masyarakat dengan adanya tambahan tunjangan melalui peraturan yang baru, Kinerja DPRD Tangsel harus lebih dioptimalkan lagi, selain itu anggota dewan harus lebih transparan dalam setiap penggunaan anggaran, agar masyarakat itu mengetahui dan sebagai contoh terlebih para anggota dewan yang terhormat," ujarnya.(RAZ)

MANCANEGARA
Geger Virus Baru Hantavirus, Gejalanya Mirip Flu tapi Bisa Berujung Fatal

Geger Virus Baru Hantavirus, Gejalanya Mirip Flu tapi Bisa Berujung Fatal

Senin, 11 Mei 2026 | 08:11

Kasus hantavirus kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan infeksi virus langka tersebut di kapal pesiar MV Hondius yang dikabarkan menyebabkan korban meninggal dunia.

TOKOH
Dari Bengkel Kecil di Karawaci, Pengusaha Sepatu Ini Kini Produksi Ribuan Pasang untuk Puluhan Brand Lokal

Dari Bengkel Kecil di Karawaci, Pengusaha Sepatu Ini Kini Produksi Ribuan Pasang untuk Puluhan Brand Lokal

Selasa, 12 Mei 2026 | 14:56

Sektor fesyen dan alas kaki merupakan salah satu industri kreatif yang masih potensial. Salah satunya digeluti Agus Eliawan atau yang lebih dikenal dengan sapaan Mas Gokil.

BANTEN
BPJT Gandeng Pemprov Banten Kaji Penertiban Truk ODOL hingga Antisipasi Banjir di Tol Jakarta-Merak

BPJT Gandeng Pemprov Banten Kaji Penertiban Truk ODOL hingga Antisipasi Banjir di Tol Jakarta-Merak

Kamis, 28 Mei 2026 | 23:36

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melakukan langkah koordinasi lintas sektor untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi dan pelayanan di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak.

NASIONAL
Gerindra Sebut Bantuan 1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN Sah Secara Hukum

Gerindra Sebut Bantuan 1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN Sah Secara Hukum

Kamis, 28 Mei 2026 | 13:09

Partai Gerindra merespons polemik terkait bantuan 1.098 ekor sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill