TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengambil langkah tegas dalam merespons bencana banjir yang kerap melanda wilayah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan).

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Banten pada Senin 26 Januari 2026, Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi akar permasalahan utama yang menjadi pemicu banjir di tiga wilayah tersebut.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan fokus utama penanganan kali ini bukan lagi menyalahkan faktor alam, melainkan membenahi infrastruktur sungai yang sudah mengalami degradasi fungsi secara serius.

Ia menegaskan bahwa tingginya debit hujan memang menjadi faktor pemicu, namun kondisi sungai yang menyempit secara signifikan menjadi alasan utama air meluap ke pemukiman warga.

"Dalam pembahasan ini, kita tidak mencoba menyalahkan posisi air atau debit hujan yang luar biasa tinggi daripada biasanya, tapi kita justru berusaha bersama-sama mencari solusi apa yang harus dilakukan oleh kita semua," ujar Andra Soni saat memimpin rapat tersebut.

Berdasarkan peninjauan lapangan, salah satu fakta yang paling menonjol adalah kondisi Sungai Cirarap yang mengalami penyempitan parah akibat banyaknya bangunan yang tidak semestinya berdiri di bantaran sungai.

Persoalan bangunan di bantaran sungai ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Banten karena dianggap sebagai hambatan utama aliran air.

‎"Nanti detailnya ya, tapi yang pasti (penyebab) salah satunya adalah penyempitan di Sungai Cirarap. Kalau itu kan fakta, kita ‎bisa lihat sendiri, di mana-mana kondisi seperti itu," tuturnya.

Terkait hal tersebut, Andra Soni menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Pertanahan untuk membedah status hukum dan hak kepemilikan bangunan-bangunan yang terdampak.

"Kami akan berkoordinasi terkait hak-hak bangunan tersebut. Walaupun bangunan tersebut memiliki hak, tapi tetap tanggung jawab daripada hak tersebut dan kemudian juga larangan-larangan atas hak tersebut juga harus dipatuhi," jelasnya.

Langkah konkret yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat adalah melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh di titik-titik rawan banjir sebagai upaya mitigasi jangka panjang.

Program ini mencakup pengerukan sedimen serta pengembalian fungsi lebar sungai agar mampu mengalirkan debit air dengan maksimal. Gubernur memastikan tim teknis akan langsung bergerak cepat untuk mengeksekusi rencana tersebut.