TANGERANG-Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, yang direncanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Tangerang, nyatanya hingga saat ini baru mencapai 10 persen. Padahal, ide perencanaan tersebut sudah di gagas sejak tahun 2012 lalu.
Kasie Pembinaan pada Bidang Bina Program DKP, Anna Susanti mengatakan, mandeknya program pengembangan TPA, karena masalah dana. Pasalnya, mega proyek ini sempat mendapat perhatian dari Urban Regional Development Institute (URDI) atau lembaga komunikasi pengembangan kota dan daerah, serta terpilih menjadi salah satu daerah di Indonesia yang diberikan dana hibah oleh Bank Dunia.
"Waktu direncanakan dan dibuatkan DED nya pada 2012 lalu, direncanakan akan selesai pada 2017, akan tetapi, karena ada dua alokasi rencana anggaran yang digunakan, jadi hingga saat ini baru 10 persen dari total keseluruhan perencanaan," ujar Anna.
Dikatakannya, sejak ditawarkan oleh Bank Dunia untuk bantuan dana, pemerintah Kota Tangerang sangat menyambut baik. Bahkan, berbagai persyaratan pun langsung dilengkapi. Saat ini, pihaknya masih terus menunggu hasil kajian DED-nya.
"Kami melihat ada peluang, saat Bank Dunia menawarkannya, sehingga kami mengajukan, dengan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi. Dan saat ini, seluruh persyaratan sudah masuk hanya tinggal menunggu pihak Bank Dunia melakukan
Review Detail Engineering Desain (DED)," tuturnya.
Review sendiri, kata Anna baru akan selesai dilakukan oleh Bank Dunia, pada Januari atau Februari 2015 mendatang. Sedangkan, dari kajian DED 2012, jumlah anggaran untuk pengembangan lahan TPA Rawa Kucing telah mencapai 145 Miliar.
"Yang jelas Pemerintah Kota akan terus melakukan pengembangan dan perbaikan dilingkungan TPA Rawa Kucing, targetnya 2018 TPA Rawa Kucing sudah selesai seperti yang kita rencanakan," ungkapnya.
Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang (DKP) Ivan Yudianto mengaku, masih akan terus menunggu kucuran dana yang akan dikeluarkan oleh bank dunia. Namun, berdasarkan informasi yang didapat, nantinya dana tersebut akan langsung masuk ke anggaran kementrian PU, untuk kemudian disalurkan ke Pemerintah Daerah dengan konsep serta pembangunan yang langsung dikerjakan oleh Pusat.
"Setahu saya, anggaran tersebut akan dialirkan ke kementrian PU. Baru setelah itu, masuk ke kita," ungkapnya.
