TANGERANG-Puluhan buruh dari Koalisi Buruh Tangerang (KABUT) Bergerak mendemo Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, Senin (19/10). Mereka menuntut dikabulkannya UMK 2016 sebesar Rp4.404.309.
Koordinator aksi buruh, Maman mengatakan, bahwa saat ini UMK 2016 masih dalam pleno oleh Dewan pengupahan kota. Pihaknya berharap agar angka UMK yang sudah mereka sampaikan agar disetujui.
"Kita harap angka tersebut direkomendasikan ke Gubernur Banten agar disahkan menjadi UMK 2016. Itu angka real karena ada inflasi yang akan berdampak pasa buruh," tukasnya.
Jumlah UMK tersebut naik 61,33 persen dari UMK Kota Tahun 2015 yang sebesar Rp 2.730.000. Jumlah UMK berdasarkan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditambah enam komponen.
Diantaranya insentif transportasi delapan persen, insentif perumahan delapan persen, insentif biaya sosial 10 persen, insentif inflasi 6,83 persen, insentif progresif 8,5 persen serta insentif kenaikan harga BBM dan Tarif daftar listrik 20 persen.
"Kita akan mengawal UMK 2016 ini sampai penetapan," kata Maman.
Selain UMK, buruh juga menolak PP Pengupahan yang telah disahkan oleh pemerintah. Pihaknya meminta kepada Pemkot Tangerang melalui Disnaker agar menyampaikan penolakan itu kepada pusat. "Kita minta agar Pemda punya statemen kepada Pusat untuk mencabut PP tersebut, karena tidak mendukung buruh," tandasnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengambil langkah tegas dengan tidak memberi toleransi bagi truk tambang yang tetap beroperasi di luar jam yang telah ditetapkan. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pihaknya akan mencabut izin KIR
TODAY TAG
Perusahaan makanan laut asal Seattle, Amerika Serikat (AS), Aquastar, melakukan penarikan sukarela (voluntary recall) terhadap sejumlah produk udang beku yang dijual di berbagai toko ritel besar di seluruh negeri.
Di tengah era serba digital dan dominasi ponsel pintar, penggunaan telepon kabel ternyata belum sepenuhnya punah di Indonesia.
Sistem birokrasi Indonesia pasca-reformasi dibangun di atas optimisme tinggi terhadap meritokrasi. Konsep ini, yang secara ilmiah berarti sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, keahlian, dan kinerja (merit), tertuang dalam UU ASN
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
