TANGERANG-Mandeknya kerja sama pengembangan air bersih PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dengan PT Moya menuai beragam komentar dari DPRD setempat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Solihin mengaku tetap mendorong agar kerja sama ulang PDAM dengan perusahaan asal Bahrain itu tetap berjalan.

"Kerja sama itu tidak ada masalah. Cuma ada satu kendala karena adanya putusan MK yang menghapus UU Sumber Daya Air, jadi perusahaan swasta tidak boleh menjual air bersih cuma sebagai operator saja," kata Solihin, Selasa (12/1/2016).

Menurut Solihin, pihaknya kerap melakukan review dengan PDAM sehingga menilai bahwa kerja sama tersebut tidak bermasalah. Dirinya berharap PDAM segera menyelesaikan review kerja sama dengan PT Moya agar pengembangan segera dilakukan.

"Kita tetap mendukung karena ini untuk kepentingan masyarakat. Banyak dari mereka yang belum teraliri air bersih," tukas politisi asal PPP tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Hilmi Fuad berharap agar PDAM tidak meninggalkan kasus hukum karena kerja sama dengan PT Moya.

"Dari hasil pemeriksaan BPK, telah dikeluarkan rekomendasi harga air curah Rp2169. Artinya di samping setelah ada kesepakatan harga ini diharapkan masyarakat dapat terlayani kebutuhan air bersihnya dan pihak PDAM tidak mengalami kerugian," jelasnya.

Mantan Ketua DPD PKS Kota Tangerang tersebut menilai bahwa PT Moya sudah memiliki infrastruktur yang siap. Sejak awal kerja sama tahun 2012 dengan PDAM, PT Moya sudah memasang sistem perpipaan. Dia berharap tahun ini bisa terealisasi, minimal 50 persen sudah dapat mengaliri air ke masyarakat.

"Kalau saya prinsipnya karena nggak ada kepentingan dengan PT Moya, intinya PDAM bekerja sama dengan pihak swasta lain mana saja yang penting masyarakat dapat segera terlayani kebutuhan air bersihnya dan pihak PDAM tidak rugi. Tapi kalau tidak berjalan dengan baik, putus aja kerja sama dengan Moya," tegasnya.