Connect With Us

Camat Ciputat Timur Jadi Buronan Kejari Tangerang

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 17 November 2009 | 20:18

Tersangka koruptor PKBM ditahan (tangerangnews/rangga / tangerangnews/rangga)


TANGERANGNEWS-Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang menetapkan Camat Ciputat Timur Djaenudin dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus penggelapan dana pengentasan buta aksara di Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2007. Itu dilakukan lantaran Djaenudi sudah mengacuhkan tiga kali pemanggilan pihak kejaksaan untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka.
 
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tangerang Rakhmat Hariyanto mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat penangkapan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sedangkan surat DPO sedang dalam tahap proses. “Karena terbukti tidak koopreatif, dia sudah akan ditetapkan dalam DPO. Padahal sebelumnya surat panggilan ketiga sudah dilayangkan, namun tidak ditanggapai,” ungkapnya.
 
Rakhmat juga menegaskan, bagi siapapun yang sengaja menyembunyikan tersangka atau menghalangi petugas untuk menangkapnya, akan dijerat hukuman pidana. “Hal tersebut sesuai dengan Pasal 513 KUHP soal sangkaan menghalangi-halangi penyidikan,” katanya.
 
Sedangkan mengenai izin penangkapan, pihaknya mengaku tidak perlu ijin dari Pejabat sementara (Pjs) Walikota Tangerang Selatan, Shaleh MT. Pasalnya, menurut pada Pasal 23 ayat 2 UUP Nomor 72 Tahun 2006, Kejaksaan tidak perlu izin Wali Kota untuk menangkap tersangka.
 

Seperti diberitakan sebelumnya, Djaenudin terbukti menggunakan anggaran pengentasan kebutaksaraan di Kabupaten Tangerang yang disalurkan melalui PKBM yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang. Djaenudin ditetapkan tersangka dengan kapasitasnya sebagai Ketua Ikatan Penilik Indonesia kabupaten Tangerang, dimana saat itu Ia merupakan pengawas dari PKBM yang ada di Kabupaten Tangerang. Korupsi yang disangkakan kepada Djaenudin adalah sebesar Rp120 juta.
 
 “Kapasitasnya sebagai tersangka adalah saat menjabat sebagai Ketua Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Tangerang tahun 2007 lalu. Saat ini dia memang menjabat sebagai Camat ciputat Timur, Kota Tangsel,” jelas Rakhmat.
 
Sejauh ini pihak Kejari Tangerang sudah menetapkan sembilan tersangka kasus korupsi PKBM di Kabupaten Tangerang. Lima diantaranya sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pemuda Tangerang. Sedangkan empat orang lainnya yakni, Kepala Seksi Pejabat Luar Sekolah (Kasie PLS) Provinsi Banten Rahmat Tamam, Kasie PLS Kabupaten Tangerang Mardi Norman, Ketua Forum PKBM Kabupaten Tangerang H Sukebi Mufa dan Ketua PKBM Al-Waqiah Ahmad Ruhyat Jamal.(rangga/dira)

 

KAB. TANGERANG
Belum Punya Alat Rekam Jantung, Kemenkes Bakal Salurkan ke 44 Puskesmas Tangerang

Belum Punya Alat Rekam Jantung, Kemenkes Bakal Salurkan ke 44 Puskesmas Tangerang

Jumat, 6 Februari 2026 | 21:12

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) berencana memberikan bantuan berupa Elektrokardiogram (EKG), sebuah alat yang merekam aktivitas jantung guna mendeteksi gangguan kardiovaskular.

BANTEN
Komisi X DPR Soroti Banyak Pemuda Nganggur di Banten, Padahal Kawasan Industri

Komisi X DPR Soroti Banyak Pemuda Nganggur di Banten, Padahal Kawasan Industri

Kamis, 5 Februari 2026 | 20:12

Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).

TOKOH
Deretan Kasus dan Kontroversi Habib Bahar Bin Smith, Terbaru Diduga Ikut Aniaya Anggota Banser di Cipondoh

Deretan Kasus dan Kontroversi Habib Bahar Bin Smith, Terbaru Diduga Ikut Aniaya Anggota Banser di Cipondoh

Selasa, 3 Februari 2026 | 21:28

Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,

OPINI
Zonasi Prostitusi dan Ilusi Pendapatan Daerah

Zonasi Prostitusi dan Ilusi Pendapatan Daerah

Jumat, 6 Februari 2026 | 22:24

Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill