Connect With Us

Dianggap Kampanye, Diskusi Publik Kepala Daerah di Kampus UNIS Dibubarkan Mahasisiwa

Rangga Agung Zuliansyah | Jumat, 19 Mei 2017 | 18:00

Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas UNIS Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang mendemo terkait kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan oleh organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di kampus tersebut, Jumat (19/5/2017). (@TangerangNews2017 / Rangga A Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com-Puluhan mahasiswa dari Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas UNIS Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang mendemo kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan oleh organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di kampus tersebut, Jumat (19/5/2017).

Penolakan tersebut dilakukan dengan memblokir gerbang pintu masuk Kampus UNIS. Sehingga para peserta tidak bisa masuk untuk mengikuti diskusi terbuka mengenai perspektif Tangerang Raya dan pelantikan pengurus organisasi HMI.

Diskusi ini sendiri rencananya akan diisi oleh pembicara seperti Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, Kepala Bappeda Provinsi Banten Hudaya Latuconsina dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Dalam orasinya, KBM menilai diskusi ini diindikasi sebagai bentuk aktifitas politik praktis di dalam kampus menjelang Pilkada Tangerang 2018. Hal tersebut melanggar ketentuan SK DIKTI no 26 Tahun 2002 tentang Pelarangan organisasi ekstra kampus dan Parpol dalam kehidupan kampus.

"Selain itu kegiatan HMI belum mendapat izin dari organisasi internal maupun yang sifatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan tersebut," ujar Bagas, Koordinator aksi KBM.

Untuk itu, KBM menuntut agar pihak yayasan dan rektorat menghentikan kegiatan tersebut di dalam Kampus UNIS Tangerang. "Kami tidak mau kampus kami dijadikan tempat berpolitik atau berkampanye menjelang Pilkada," katanya.

Aksi KBM UNIS ini juga mendapat aksi balasan dari HMI yang didukung Aliansi Mahasiswa Tangerang. Mereka berorasi diluar pagar Kampus menentang aksi KBM UNIS.

Koordinator HMI Tangerang Tiba Yuda mengatakan bahwa penolakan diskusi publik oleh KBM UNIS ini tidak berdasar. Menurutnya, kegiatan ini sudah mendapat izin dari pihak yayasan. "Kita sudah ada surat izin yang dicap pihak yayasan UNIS," katanya.

Selain itu, ia membantah jika kegiatan ini sebagai aksi kampanye tokoh-tokoh yang akan maju dalam Pilkada Tangerang 2018. Dia justru menilai bahwa KBM UNIS arogan karena kerap menolak berbagai kegiatan yang dibuat HMI.

"Dari mana dasarnya? diskusi ini justru untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang perkembangan Tangerang dan tantangan pembangunan keepannya," tandasnya.

AYO! TANGERANG CERDAS
Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka 19 Januari, Ini Jadwal Lengkapnya

Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka 19 Januari, Ini Jadwal Lengkapnya

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:36

Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP dijadwalkan mulai dibuka pada Senin 19 Januari 2026.

PROPERTI
Ini Alasan Gading Serpong Berkembang Pesat Jadi Pusat Bisnis Baru di Tangerang Raya

Ini Alasan Gading Serpong Berkembang Pesat Jadi Pusat Bisnis Baru di Tangerang Raya

Jumat, 9 Januari 2026 | 18:47

Kawasan Paramount Gading Serpong tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan hunian, wilayah ini dirancang dengan konsep terpadu yang mencakup area komersial, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga ruang publik penunjang aktivitas masyarakat.

KOTA TANGERANG
Ada Diskon PBB dan BPHTB Spesial HUT ke-33 Kota Tangerang, Berlaku Sampai 21 Maret

Ada Diskon PBB dan BPHTB Spesial HUT ke-33 Kota Tangerang, Berlaku Sampai 21 Maret

Selasa, 20 Januari 2026 | 18:52

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang kembali meluncurkan program diskon dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat.

OPINI
Miras dan Prostitusi Sumber Malapetaka, Bukan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Miras dan Prostitusi Sumber Malapetaka, Bukan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Senin, 19 Januari 2026 | 15:43

Demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Kota melalui DPRD nya melakukan rencana untuk melegalisasi miras dan prostitusi dengan rencana akan merevisi undang-undang tentang larangan miras dan prostitusi.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill