Connect With Us

Warga Rawa Rengas Kembali Tolak Harga Perluasan Terminal 3 Bandara

Sayuti Tan Malik | Jumat, 21 Juli 2017 | 13:00

Tampak Sepanduk Protes, hal ini dari masyarakat yang memprotes menolak harga pembebasan lahan oleh pihak Bandara Soekarno Hatta, Jumat (21/07/17). (@TangerangNews2017 / Sayuti Tan Malik)

TANGERANGNEWS.com-Warga Rawa Rengas kembali menolak harga pembebasan lahan yang diberikan oleh pihak Bandara Soekarno Hatta untuk perluasan Terminal 3, Jumat (21/07/17).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rencana perluasan Terminal Soekarno-Hatta ini akan memakan 3 Desa di 2 Kelurahan yaitu Desa Selapajang, Rawa Rengas dan Rawa Burung. Beberapa waktu lalu masyarakat sudah sepakat dengan harga yang ditawarkan.

Namun saat pembayaran, masyarakat memprotes karena dianggap warga tidak sesuai dengan kesepakatan. Sehingga warga memasang Sepanduk protes sepanjang 4 meter di Jalan Raya Bojong Rengek, RT05/15.

"Pembebasan lahan ini untuk perluasan Bandara Terminal 3, warga sebenarnya bukan menolak tetapi sangat setuju dengan rencana pemerintah. Namun persoalan di sini adalah harga yang tidak sesuai," ujar Asep Juanda, warga RT03/15, Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi.

Asep mengatakan, karena harganya murah maka warga menolak dan lebih baik tidak menjual tanahnya, karena pembebasan lahan tersebut sangat merugikan bagi warga.

"Sebelumnya warga melakukan demo untuk menuntut keseusaian harga yang dirasa cukup murah, lalu pada pertemuan kedua antara pihak warga dan pihak Bandara Soekarno  Hatta, disetujui dengan nominal Rp 7,9 juta per meter," katanya.

Asep melanjutkan, namun pada saat pencairan warga kecewa dengan harga yang diberikan yaitu sebesar Rp5,5 juta per meter. Tentu ini berbanding terbalik dengan kesepatan sebelumnya. Untuk itu warga menolak dengan penurunan harga yang sudah disepakati karena dianggap sangat merugikan.

Abi, warga lainnya menuturkan, harga yang ditawarakan tidak pantas dan tidak sesuai dengan kesepakatan. "Dalam hal ini seolah-olah harga untuk perluasan Bandara Terminal 3 itu pemerintah yang mengatur, bukan masyarakat. Memangnya tanah ini punya pemerintah," ungkapnya dengan nada tegas.

Abi melanjutkan, awalnya tanah miliknya diitawar Rp 6,42 juta per meter. Lalu warga demo karena tidak sesuai, kemudian naik jadi Rp 7,9 juta per meter. Namun begiti akan mau dicairkan turun menjasi Rp 5,5 juta per meter. "Pemerintah kasih harga enggak jelas" ujar Abi.(RAZ)

TEKNO
Bos OpenAI Wanti-wanti Masyarakat Jangan Curhat Hal Pribadi ke ChatGPT

Bos OpenAI Wanti-wanti Masyarakat Jangan Curhat Hal Pribadi ke ChatGPT

Jumat, 1 Agustus 2025 | 07:29

CEO OpenAI Sam Altman memperingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan membagikan informasi pribadi kepada chatbot ChatGPT.

AYO! TANGERANG CERDAS
Banten Jadi Provinsi dengan Mahasiswa Aktif Terbanyak, Tembus 1,6 Juta

Banten Jadi Provinsi dengan Mahasiswa Aktif Terbanyak, Tembus 1,6 Juta

Minggu, 20 Juli 2025 | 11:19

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Banten menjadi provinsi dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 1.687.634 mahasiswa per tahun 2024.

MANCANEGARA
 Banjir Tangerang Masuk Berita Malaysia, Netizen: Go Internasional

Banjir Tangerang Masuk Berita Malaysia, Netizen: Go Internasional

Senin, 7 Juli 2025 | 22:19

Hujan yang mengguyur wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya menyebabkan banjir di sejumlah titik, sejak Minggu 6 Juni 2025, malam. Bahkan peristiwa ini menjadi pemberitaan di media Malaysia.

NASIONAL
Hore, Pemerintah Tetapkan 18 Agustus Jadi Hari Libur Tambahan 

Hore, Pemerintah Tetapkan 18 Agustus Jadi Hari Libur Tambahan 

Jumat, 1 Agustus 2025 | 14:07

Pemerintah menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai hari libur tambahan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill