TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membuka layanan pembayaran zakat bagi pegawai pemerintah dan masyarakat umum.
Ketua Baznas Kota Tangerang KH M Aslie Al Khusaeri menjabarkan, kegiatan ini sebagai tanda dimulainya layanan pembayaran zakat yang dikoordinir oleh Baznas.
"Untuk Kota Tangerang seremonialnya dilakukan hari ini yang dimulai dari pegawai Pemkot," ucap Aslie di Masjid Raya Al-Azhom, Senin (4/6).
Dalam layanan ini, pihaknya telah menyiapkan sejumlah loket pembayaran zakat di berbagai titik di Kota Tangerang. "Total ada 11 titik yang tersebar di 13 Kecamatan. Ada di mall dan tempat - tempat yang menjadi pusat - pusat keramaian masyarakat," ungkapnya.
Dirinya juga menambahkan, pada tahun 2018 ini, Baznas Kota Tangerang menargetkan jumlah sebesar Rp8 miliar dari hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah.
"Di Tahun 2017 Baznas berhasil mengumpulkan sebesar Rp4 miliar dari zakat, infaq dan sedekah," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah kota Tangerang Dadi Budaeri yang hadir pada kegiatan tersebut menghimbau masyarakat untuk dapat memanfaatkan aplikasi Ayo Zakat yang ada di aplikasi Tangerang Live guna mengetahui berbagai informasi tentang pembayaran zakat.
"Di ini juga ada informasi tentang pembayaran zakat secara transfer bagi yang ingin membayar zakat secara online," tutup Sekda.(RAZ/RGI)
Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya meninjau Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 8 di Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug, Kabupaten Tangerang
TODAY TAG
Wakil Gubernur (Wagub) Banten A. Dimyati Natakusumah menilai bahwa potensi pariwisata yang dimiliki Banten sebenarnya memiliki keunggulan kompetitif, jika dibandingkan dengan destinasi populer lain seperti Bal
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews