Connect With Us

Buntut Buruknya Layanan Puskesmas, Warga Suguhi "Jenazah" ke Pemkot Tangerang

Achmad Irfan Fauzi | Senin, 26 Agustus 2019 | 13:08

Warga Kota Tangerang menyuguhkan penampakan dua jenazah ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Senin (26/8/2019). (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com—Warga Kota Tangerang menyuguhkan dua replika jenazah ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Senin (26/8/2019).

Hal ini sebagai rentetan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas Cikokol yang menolak ambulansnya digunakan untuk mengantar jenazah Husein, korban tenggelam di Sungai Cisadane, untuk dibawa pulang ke rumah duka.

Awalnya, dua warga yang menggotong jenazah replika tersebut mendatangi Pusat Pemerintahan Kota Tangerang saat para Aparatur Sipil Negara (ASN) apel pagi.

Jenazah tersebut rencananya akan diberikan kepada Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah sebagai bentuk kekecewaan atas pelayanan kesehatan yang dianggap tidak berkualitas.

"Ini adalah keprihatinan kami selaku masyarakat Kota Tangerang yang kami nilai saat ini pelayanan kesehatan di puskesmas masih jauh dari harapan masyarakat," ujar Marcel, warga yang membopong jenazah replika tersebut.

Namun, kedua warga tersebut tidak diperbolehkan menemui Arief. Setelah itu, mereka mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

"Belum lama kita mendengar sulitnya mendapat mobil jenazah oleh korban tenggelam. Kalau memang karena SOP kami terima, tapi lebih mengedepankan hari nurani," kata Marcel.

Marcel mengatakan Pemkot Tangerang mesti bersikap tegas dalam mengatasi persoalan yang dialami Supriyadi. Ia meminta Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Liza Puspadewi dicopot dari jabatannya.

BACA JUGA:

"Pelayanan kesehatan di Kota Tangerang sangat bobrok. Sejauh ini mana sikap dari Dinas Kesehatan untuk melayani masyarakat?" ucapnya.

Marcel berharap kejadian terlantarnya pasien atau jenazah tidak terjadi lagi di Kota Tangerang. Pasalnya, sebelum peristiwa terlantarnya jenazah Husein, kejadian serupa pernah dialami oleh warga Kota Tangerang.

"Ini buat kami sudah pernah terjadi juga di Puskesmas Panunggangan. Saat itu ada seorang bayi yang juga meninggal atas kecerobohan dari pelayanan. Kami berharap hal tersebut tidak terjadi lagi, lagi, dan lagi," tuturnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Liza Puspadewi menuturkan pihaknya sangat menerima kritik dan saran dari masyarakat demi pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi di Kota Tangerang.

"Kalau ada yang tidak sesuai kami mohon masukan dan sarannya," katanya.

Liza juga mengaku telah berkomunikasi akan dan terus memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Kota Tangerang sehingga dapat dirasakan masyarakat secara paripurna.

"Nanti kita perbaiki. Terimakasih atas masukannya untuk Dinkes," pungkasnya.(RAZ/RGI)

BANDARA
Penumpang Libur Nataru Diprediksi Melonjak 14%, Bandara Soekarno-Hatta Siapkan 688 Extra Flight

Penumpang Libur Nataru Diprediksi Melonjak 14%, Bandara Soekarno-Hatta Siapkan 688 Extra Flight

Selasa, 16 Desember 2025 | 15:49

Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) telah memetakan prediksi dan menyiapkan strategi untuk melayani tiga gelombang puncak arus penumpang selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

KAB. TANGERANG
Bupati Tangerang Dilema Tampung Sampah dari Tangsel, Khawatir Ditolak Warga

Bupati Tangerang Dilema Tampung Sampah dari Tangsel, Khawatir Ditolak Warga

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:07

Krisis sampah melanda Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyusul ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang untuk penataan. Akibatnya, tumpukan sampah tak terhindarkan.

OPINI
Tragedi di Balik Program Makan Bergizi Gratis, Ketika Keselamatan Anak Terabaikan

Tragedi di Balik Program Makan Bergizi Gratis, Ketika Keselamatan Anak Terabaikan

Selasa, 16 Desember 2025 | 16:52

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sejak awal dengan tujuan mencegah stunting pada anak anak di Indonesia demi masa depan yang lebih sehat

NASIONAL
Pemerintah Klaim Cabut Izin 22 PBPH Bermasalah Seluas Lebih dari 1 Juta Hektare

Pemerintah Klaim Cabut Izin 22 PBPH Bermasalah Seluas Lebih dari 1 Juta Hektare

Selasa, 16 Desember 2025 | 15:34

Sebanyak 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat serta lingkungan dicabut oleh pemerintah pusat.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill