TANGERANGNEWS.com—Hari ini, 20 November 2019, masyarakat internasional merayakan Hari Anak Sedunia. Hari Anak diperingati sejak ditetapkannya Konvensi Hak Anak sejak 30 tahun yang lalu.
Peringatan dilakukan sebagai bentuk mempromosikan dan menyuarakan kesadaran akan hak dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia.
Namun, hingga kini masih ada sejumlah permasalahan soal hak-hak anak yang belum terselesaikan, terutama akses pendidikan.
Di Kota Tangerang, anak-anak berkebutuhan khusus ingin akses pendidikannya diprioritaskan. Mereka ingin mengenyam pendidikan di sekolah negeri, bukan swasta.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tangerang, dr. Feriyansyah mengatakan, jumlah warga disabilitas mencapai 4.800 orang.
Menurutnya, ribuan orang disabilitas tersebut didominasi oleh anak-anak. "Mereka perlu dukungan pemerintah dan masyarakat untuk bisa hidup dengan sejahtera," ujarnya kepada TangerangNews, Rabu (20/11/2019).
Feriyansyah mengungkapkan, anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik tersebut menginginkan akses pendidikan untuk bisa bersekolah di sekolah luar biasa negeri.
Baca Juga :
Sejauh ini, kata dia, di Kota Tangerang belum terdapat sekolah luar biasa negeri. Hanya terdapat 15 sekolah luar biasa swasta—tingkat TK hingga SLTA.
"Yang paling dibutuhkan sekolah negeri untuk disabilitas," katanya seraya menambahkan anak-anak berkebutuhan khusus terkendala ekonomi bila bersekolah di swasta.
Pemerintah pun mengaku akan memperjuangkan keberadaan sekolah luar biasa negeri bagi anak-anak disabilitas dalam rangka memenuhi kesetaraan hak pendidikan demi menciptakan sumber daya manusia yang sejahtera.
Terlebih, anak-anak disabilitas juga memiliki potensi untuk sukses sama halnya dengan masyarakat umum.
"Jelas kami akan intervensi. Semoga sekolah negeri bagi mereka terealisasi," pungkasnya.(RMI/HRU)
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
TODAY TAG
Pemerintah Kota (Pemkot Tangerang) melakukan perombakan organisasi besar-besaran melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 102 pejabat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penanganan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).
Besarnya arus kendaraan di suatu kawasan dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama bagi pelaku usaha ritel dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews