TANGERANGNEWS.com—Hari ini, 20 November 2019, masyarakat internasional merayakan Hari Anak Sedunia. Hari Anak diperingati sejak ditetapkannya Konvensi Hak Anak sejak 30 tahun yang lalu.
Peringatan dilakukan sebagai bentuk mempromosikan dan menyuarakan kesadaran akan hak dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia.
Namun, hingga kini masih ada sejumlah permasalahan soal hak-hak anak yang belum terselesaikan, terutama akses pendidikan.
Di Kota Tangerang, anak-anak berkebutuhan khusus ingin akses pendidikannya diprioritaskan. Mereka ingin mengenyam pendidikan di sekolah negeri, bukan swasta.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tangerang, dr. Feriyansyah mengatakan, jumlah warga disabilitas mencapai 4.800 orang.
Menurutnya, ribuan orang disabilitas tersebut didominasi oleh anak-anak. "Mereka perlu dukungan pemerintah dan masyarakat untuk bisa hidup dengan sejahtera," ujarnya kepada TangerangNews, Rabu (20/11/2019).
Feriyansyah mengungkapkan, anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik tersebut menginginkan akses pendidikan untuk bisa bersekolah di sekolah luar biasa negeri.
Baca Juga :
Sejauh ini, kata dia, di Kota Tangerang belum terdapat sekolah luar biasa negeri. Hanya terdapat 15 sekolah luar biasa swasta—tingkat TK hingga SLTA.
"Yang paling dibutuhkan sekolah negeri untuk disabilitas," katanya seraya menambahkan anak-anak berkebutuhan khusus terkendala ekonomi bila bersekolah di swasta.
Pemerintah pun mengaku akan memperjuangkan keberadaan sekolah luar biasa negeri bagi anak-anak disabilitas dalam rangka memenuhi kesetaraan hak pendidikan demi menciptakan sumber daya manusia yang sejahtera.
Terlebih, anak-anak disabilitas juga memiliki potensi untuk sukses sama halnya dengan masyarakat umum.
"Jelas kami akan intervensi. Semoga sekolah negeri bagi mereka terealisasi," pungkasnya.(RMI/HRU)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang mencatat ada sebanyak 29,5 hektare area persawahan di daerahnya yang gagal panen akibat terendam banjir.
TODAY TAG
Demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Kota melalui DPRD nya melakukan rencana untuk melegalisasi miras dan prostitusi dengan rencana akan merevisi undang-undang tentang larangan miras dan prostitusi.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang kembali meluncurkan program diskon dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
