KPK Minta Pejabat Markup Bandara Tanggung Jawab

| Rabu, 14 Juli 2010 | 18:23

KPK (tangerangnews / kpk)

TANGERANGNEWS-Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tangerang Bambang Setiadi mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa kembali delapan terdakwa korupsi mark-up lahan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Padahal sebelumnya, pada 1 Mei 2007, ke-delapan orang tersebut divonis bebas di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang

KPK meminta, siapa pejabat yang harus bertanggung jawab atas dugaan markup tersebut. “Sudah delapan orang lebih yang kami periksa, diantaranya terdakwa yang dulu dan ada yang baru juga,” tuturnya.

Namun, Bambang enggan menjelaskan siapa saja yang diperiksa. Bambang juga tidak mau membeberkan bukti baru yang telah didapati pihaknya. “Nanti saja,” singkatnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Zaid Umar Bob Said pada 1 Mei 2007 lalu menyatakan, bahwa terdakwa telah melakukan pembebasan lahan tesebut sesuai dengan peruntukannya.

Kedelapan terdakwa itu adalah Ahmad Dimyati, mantan Camat Benda dan Nawawi mantan Lurah Benda. Rusmino dan Aryo, pegawai PT Angkasa Pura II yang bertugas sebagai tim penilai dalam proyek pembebasan lahan itu. Mantan Camat Neglasari Muhammad Nape dan Ahmad Syafei mantan Lurah Selapajang.. Hamka mantan pegawai Badan Pertanahan Kota Tangerang dan mantan pegawai Dinas Pertanian Aula Ismet Wahidin.

Jaksa penuntut umum Riyadi menilai, para terdakwa turut serta dalam melaksanakan tugas pembebasan perluasan Bandara tersebut, dengan mengubah harga tanah dari tanah sawah menjadi tanah darat.

Mereka mengubah harga tanah tersebut dengan membuat berita acara perubahan harga ganti rugi sehingga merugikan negara sebesar Rp2,537 miliar. Menurut Jaksa Riyadi, perubahan harga tersebut seharusnya mengacu kepada pasal 19 dan 20 ayat 1, 2, dan 2 Keppres No. 55/1993 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. (dira)

Terpopuler

TANGSEL

RTRW Tangsel Disahkan, DPRD Wanti-wanti Banjir dan Masalah Lingkungan Kian Mendesak

Rabu, 6 Mei 2026 | 19:35

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resmi menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2045

BISNIS

Jasa Pembuatan PT Murah untuk Bisnis Baru: Solusi Legal Cepat dan Aman

Kamis, 7 Mei 2026 | 11:08

Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.

SPORT