TANGERANGNEWS.com—Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PKB Tasril Jamal mengatakan pihaknya akan memantau penyaluran bantuan Pemkot Tangerang kepada masyarakat hingga tuntas.
"Dewan akan turun ke lapangan. Mengecek langsung bahwa anggaran benar-benar untuk rakyat," ujarnya kepada TangerangNews, Kamis (30/4/2020).
Sebab, dia menyebut anggaran bantuan bagi warga terdampak virus corona atau COVID-19 rentan dikorupsi.
"Jadi, benar-benar kita akan mengecek distribusinya sehingga kita tak mau selesai corona ada korupsi di mana-mana," katanya.
Pemantauan atas jaring pengaman sosial (JPS) ini dilakukan para legislator secara langsung dengan turun ke masyarakat.
"Kami memegang data dan turun ke bawah. Dirakyat kita tanya juga," ucapnya.
JPS untuk warga terdampak COVID-19 dari Pemkot Tangerang hingga kini belum diterima masyarakat.
Sementara hanya bantuan langsung tunai dari Pemprov Banten yang telah dikucurkan untuk warga Batuceper, Kota Tangerang.
Tasril berharap Pemkot Tangerang memberikan bantuan JPS sesuai dengan data yang akurat sehingga tepat sasaran.
"Sekarang ini kan bantuan Rp600 ribu per KK dari Pemkot Tangerang belum didistribusikan karena aturan penyalurannya belum (ada). Dan masih nunggu pendataan. Harusnya secepatnya. Tapi tetap dengan data yang akurat," pungkasnya.(RMI/HRU)
enaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang patut diapresiasi. Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar soal angka, melainkan arah manusia yang sedang dibentuk.
TODAY TAG
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan kebijakan pencampuran etanol sebesar 10 persen ke dalam bahan bakar minyak jenis bensin atau E10 mulai diberlakukan paling lambat pada 2028.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tancap gas menyambut tahun 2026 dengan menyiapkan sederet Proyek Strategis Daerah (PSD).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
