Connect With Us

DPRD Kota Tangerang Dukung Penerapan Sistem Tilang Elektronik

Achmad Irfan Fauzi | Kamis, 25 Maret 2021 | 17:28

Anggota DPRD Kota Tangerang Anggiat Sitohang. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com-Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang mendukung diterapkannya sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Tangerang. 

Anggota DPRD Kota Tangerang Anggiat Sitohang mengatakan, dengan adanya penerapan tilang elektronik tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. 

“Dengan begitu, masyarakat akan lebih disiplin berlalu lintas dan akan berhati-hati dalam berkendaraan,” ujarnya di gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (25/3/2021). 

Masyarakat yang ditilang elektronik nantinya akan menerima surat yang berisikan foto bukti pelanggaran sesuai dengan tempat pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Kemudian, pelanggar harus membayar tilangan yang sudah ditetapkan melalui bank yang ditunjuk sesuai dengan pelanggarannya. 

“Dalam sistem seperti ini dampak positifnya lebih bagus dan dapat menghindari penyalahgunaan kewenangan. Namun, di sisi lain masyarakat akan kaget ketika ada surat tilang datang ke rumah tapi pemilik kendaraan tidak merasa melanggar lantaran kendaraan dipinjam oleh kawannya,” kata Anggiat. 

Anggota DPRD Kota Tangerang lainnya, Nurhadi menuturkan, sistem tilang elektronik yang akan diterapkan di Kota Tangerang juga dapat meminimalisir insiden kecelakaan. 

Nurhadi menambahkan, pemerintah bersama aparat harus menyosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat terkait penerapan sistem tilang elektronik ini. 

“Serta mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang,” pungkasnya. (RED/RAC)

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

AYO! TANGERANG CERDAS
Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Jumat, 25 September 2026 | 10:54

Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill