Connect With Us

DPRD Tangerang Tak Dapat Mobdin, Raperda Gagal

| Kamis, 30 September 2010 | 18:03

Nomor Plat Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan Shaleh MT. (tangerangnews / dens)

 
 

TANGERANGNEWS-Rapat paripurna pengambilan keputusan tentang Raperda Pembahasan APBD Perubahan  tahun anggaran 2010 yang diagendakan pada Kamis (30/9) dibatalkan. Itu terjadi karena permintaan DPRD tak digubris Pemkot Tangerang.
 
Ketua Komisi C DPRD Kota Tangerang Hapipi menjelaskan, bahwa permasalahan pengadaan mobil dinas menjadi penyebab tertundanya agenda rapat paripurna kemarin karena permasalahan tersebut belum mendapat titik temu. Akibatnya, kata dia, berdampak pada molornya  waktu pelaksanaan seperti yang telah ditetapkan oleh Pemkot Tangerang.

 “Ya memang rapat paripurna hari ini dibatalkan, yang saya tahu karena masalah pengadaan mobil dinas dewan yang diajukan ke Wali Kota belum mendapat kejelasan,” terangnya, hari ini.
Hapipi menjelaskan, sebelumnya pimpinan Dewan mengajukan pengadaan 9 mobil dinas untuk kendaraan operasional. Namun belakangan diketahui, pengajuan tersebut ditolak Wali Kota Tangerang Wahidin Halim dengan alasan tidak adanya dasar hukum tentang mobil dinas tersebut.

“Dalam aturannya dewan tidak diperkenankan mendapat mobil dinas. Tapi berdasarkan PP No 16/2009 sebagai penjabaran UU 27/2009 tentang susduk DPR dan DPRD, untuk kelengkapan dewan diperbolehkan atau disediakan sarana mobilitas termasuk kendaraan operasional itu. Mungkin karena hal ini menyebabkan tidak adanya titik temu hingga masalahnya berlarut-larut,” ungkapnya.

Hapipi berharap agar masalah ini segera diselesaikan dan tidak berlangsung lama. Pasalnya, pengunduran waktu penetapan empat Raperda dan Raperda pembahasan APBD P Kota Tangerang TA 2010 ini dikhawatirkan akan mempengaruhi berbagai kegiatan yang telah direncanakan oleh eksekutif, mengingat pelaksanaan APBD P TA 2010 harus dimulai sejak bulan oktober dan akan berakhir pada bulan desember 2010

“Dengan belum disahkannya ABT tersebut, tentunya juga menghambat pelaksanaan kegiatan dalam ABT, seperti pemberian insentif bagi guru. Meski demikian, keputusan ketuk palu kan ada di pimpinan dewan. Namun kita berharap kepentingan masyarakat tetap dikedepankan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol  Maryoris Namaga membantah jika sebab pengunduran waktu penetapan ini dikarenakan tidak disetujuinya pengadaan kendaraan untuk anggota Dewan oleh Wali Kota.

Ia menjelaskan Wali Kota telah menegaskan sejak jauh-jauh hari bahwa pengadaan kendaraan untuk anggota DPRD ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. “Aturan itu dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak Kementrian Dalam Negeri. Namun hal itu tidak ada kaitannya dengan pebatalan agenda paripurna hari ini,” terangnya.(rangga)
 
 
KAB. TANGERANG
Usai Lebaran, 1.274 Pendatang Masuk ke Kabupaten Tangerang

Usai Lebaran, 1.274 Pendatang Masuk ke Kabupaten Tangerang

Jumat, 26 April 2024 | 22:48

Usai Lebaran 2024. sebanyak 1.274 jiwa penduduk baru tercatat datang ke wilayah Kabupaten Tangerang.

HIBURAN
Parto Patrio Bakal Dioperasi, Sakit Apa?

Parto Patrio Bakal Dioperasi, Sakit Apa?

Kamis, 25 April 2024 | 12:21

Viral di media sosial sebuah video menunjukkan komedian Parto Patrio dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans.

WISATA
Libur Lebaran 2024, 6 Rekomendasi Wisata Belanja di Kota Tangerang

Libur Lebaran 2024, 6 Rekomendasi Wisata Belanja di Kota Tangerang

Jumat, 12 April 2024 | 06:54

Selama libur Lebaran 2024, Kota Tangerang memiliki berbagai tempat yang masih dapat dikunjungi.

TOKOH
Mengenal Baden Powell dan Sejarah Dicetuskannya Pramuka

Mengenal Baden Powell dan Sejarah Dicetuskannya Pramuka

Kamis, 22 Februari 2024 | 15:37

Praja Muda Karana atau Pramuka merupakan gerakan kepanduan paling populer yang dicetuskan oleh Baden Powell.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill