Connect With Us

Maraknya Baliho di Tangerang, Bukti Elite Politik Miskin Empati Kepada Rakyat

Tim TangerangNews.com | Rabu, 11 Agustus 2021 | 16:11

Baliho petinggi partai politik terpasang di Jalan KH Hasyim Ashari, Cipondoh, Kota Tangerang. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com-Pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia tidak menyurutkan langkah para elite politik untuk terus berkompetisi dalam upaya menarik atensi publik jelang kontestasi politik 2024. Hingga saat ini diketahui sejumlah elite politik telah menggunakan berbagai cara untuk meraih simpati publik. Di antaranya menggunakan pemasaran politik dengan baliho dan billboard di sejumlah wilayah Indonesia.

Elite politik tersebut diantaranya; Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan) Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Pengamat politik dari Institute for Digital Democracy (IDD) Yogyakarta, Bambang Arianto menilai, langkah para elite politik yang mendongkrak popularitas di tengah pandemi COVID-19 tentulah kurang tepat. Apalagi hingga saat ini masyarakat tengah berjuang keras menghadapi pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi yang berkepanjangan”.

“Langkah para elite politik mendongrak popularitas di tengah pandemi COVID-19 sebagai bukti bahwa para elite politik tersebut sangat minim empati kepada rakyat. Padahal, elite politik sejatinya harus selalu berempati terhadap persoalan riil rakyat secara kekinian. Artinya, ketika terjadi pandemi Covid-19 sejatinya elite politik harus lebih giat memberikan bantuan kepada rakyat, bukan justru sebaliknya dengan sibuk mencari popularitas semata”.

“Selain itu, saya melihat ada semacam ketidakpercayaan diri dari para elite politik terhadap elektabilitas yang dimiliki. Artinya ada semacam ketakutan para elite politik tidak dikenal dan tidak dipilih oleh publik, sehingga kemudian terburu-buru harus memamerkan wajahnya melalui berbagai baliho dan papan nama”

“Padahal saat ini eranya media sosial, yang artinya upaya mendongkrak popularitas melalui baliho sudah tidak lagi memberikan kontribusi signifikan. Sebab kampanye politik luar jaringan seperti baliho, papan nama atau billboard sudah tidak menarik sama sekali dan telah berganti ke ruang media sosial. Justru kalau tujuanya untuk mendongkrak popularitas lebih signifikan memperkuat konten melalui peran influencer dan buzzer di media sosial”.

“Intinya saat ini masyarakat sudah sangat cerdas. Jangan sampai pemasangan baliho justru menjadi bumerang bagi para elite politik. Artinya bukan membuat masyarakat bersimpati, tapi justru sebaliknya membuat masyarakat semakin jenggah dengan pola-pola lama dalam mendongkrak popularitas, pungkasnya”.

BANDARA
Imbas Serangan di Riyadh, Penerbangan Jeddah-Madinah di Bandara Soetta Normal, Rute Transit Terdampak

Imbas Serangan di Riyadh, Penerbangan Jeddah-Madinah di Bandara Soetta Normal, Rute Transit Terdampak

Senin, 12 Oktober 2026 | 15:12

Menyikapi perkembangan situasi di Riyadh, Arab Saudi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Kota Tangerang memastikan operasional penerbangan langsung menuju Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar.

BANTEN
Bayi Sulit Menyusu Belum Tentu Tongue Tie, Ini Penjelasan Dokter 

Bayi Sulit Menyusu Belum Tentu Tongue Tie, Ini Penjelasan Dokter 

Jumat, 16 Oktober 2026 | 10:36

Bayi yang kesulitan menyusu memang kerap membuat orang tua khawatir, terlebih ketika muncul dugaan tongue tie atau kondisi yang membatasi gerakan lidah.

KOTA TANGERANG
Pemkot Tangerang Bongkar Bangli di Sepanjang Saluran Irigasi Sipon

Pemkot Tangerang Bongkar Bangli di Sepanjang Saluran Irigasi Sipon

Kamis, 15 Oktober 2026 | 18:07

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menertibkan sejumlah bangunan liar di sepanjang Saluran Irigasi Sipon, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kamis 15 Oktober 2026.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill