TANGERANGNEWS.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang membangun rumah aman bagi anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik atau seksual.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Syaiful Milah mengatakan rumah aman tersebut merupakan kebutuhan mendesak.
"Ini harus ada pengamanan, karena bukan pengamanan fisik terjadi terulang tapi yang lebih mendasar lagi pengamanan psikologis untuk tidak ter-blow up, untuk diamankan secara indentitas hingga mental," ujarnya, Minggu 3 Oktober 2021.
Rumah aman ini merupakan salah satu dari mitigasi dalam penanggulangan kasus-kasus anak. Korban akan mendapatkan fasilitas trauma healing, psikologi, dan solusinya.
"Rumah aman itu materinya banyak mulai dari mitra hukum, psikolog, solusi. Mau diapakan korban selanjutnya masuk rumah aman mentalnya dibangun, hukumnya dikawal, solusi diberikan, Kota Tangerang kalau tidak ada itu, bagaimana ada solusi kota ramah anak," jelasnya.
Sejak Januari hingga September 2021, Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PT2TP2A) Kota Tangerang mencatat 100 perempuan dan anak di Kota Tangerang menjadi korban kekerasan.
Data itu terdiri dari 41 orang di anak perempuan, 41 perempuan dewasa, dan 18 anak laki-laki. Korban kekerasan didominasi anak perempuan dan perempuan dewasa. Terbanyak kasus pencabulan yakni 16, sisanya persetubuhan anak, kekerasan fisik dan bullying.
"Dalam rangkuman hukum daerah apa sikapnya, ini menjadi koreksi besar ketika timbul bahwa kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak meningkat," katanya.
Kasus-kasus tersebut di Kota Tangerang tidak menjadi skala prioritas. Sehingga, pembangunan rumah aman dikesampingkan.
"Terkesan bahwa kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran terhadap anak ini bukan menjadi platform prioritas di Kota Tangerang sehingga dianggap sepele soal save house ini," katanya.
Nantinya Dinas Sosial, P2TP2A dan Satpol PP bekerja sama dalam trilogi di unit SKPD dan memberi masukan ke wali kota. “Saya yakin Pak Wali akan respon," tambah Syaiful.
Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus dugaan pengeroyokan kader Banser yang melibatkan Habib Bahar bin Smith.
TODAY TAG
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
