TANGERANGNEWS-Berdasarkan data Satkorlak Kota Tangerang, 11 pemukiman warga Kota Tangerang terendam hari ini. Apa kata Wali Kota Tangerang Wahidin Halim menjawab pertanyaan banjir yang melanda wilayahnya itu?

 

Wahidin menjawab, banjir yang terjadi di Kota Tangerang ini merupakan banjir kiriman akibat meluapnya aliran Sungai Kali Angke dan Cantiga yang mengalir dari daerah Bogor. “Banjir ini berasal dari hulu Sungai Cisadane di Bogor, lalu mengalir ke anak sungai  yang melintasi perumahan warga Kota Tangerang,” kata Wahidin saat memantau lokasi banjir, Selasa (26/10) siang.

 

Selain itu, Wahidin menuding penyebab terjadinya banjir di perumahan karena pembangunan yang dilakukan pengembang pada masa Pemkot Tangerang yang lalu tidak sesuai tata ruang.

 

Bahkan, Wahidin menyinggung ini juga penyebab adanya bangunan yang melanggar garis sepadan sungai (GGS).

 

 “Umunya, yang saat ini banjir dulunya adalah persawahan. Namun, karena kebutuhan perumahan masyarakat yang mendesak menyebabkan pemerintah yang sebelumnya mengeluarkan kebijakan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang,” terangnya.

 

Menurutnya, pihak Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan upaya penganggulangan banjir sejak 2007 lalu dengan membuat turap di 60 titik banjir dengan anggaran APBD Rp 100 miliar. “Itu hanya upaya pencegahan lokal. Namun kita tidak bisa mencegah banjir kiriman dari luar daerah,” ungkap Wahidin.

 

Terkait dengan kemungkinan adanya relokasi pemukiman warga ke tempat yang bebas banjir, Wahidin menambahkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang pernah menawarkan solusi dengan menyediakan rumah susun bersubsidi, tapi usulan ini tidak disetujui oleh  warga.

 

“Alasan warga karena sudah merasa betah tinggal di tempatnya jadi menolak relokasi,” tambah Wahidin. Menurutnya, masalah banjir ini memerlukan koordinasi di tingkat nasional karena sudah merupakan masalah nasional. “Kita berusaha untuk meminimalisir bencana banjir ini dengan memprogramkan normalisasi sungai, tapi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum harus turun tangan,” ungkap Wahidin. (rangga)