TANGERANGNEWS.com-Anggota DPRD Kota Tangerang Andri S Permana angkat bicara terkait eskalasi penolakan BBM bersubsidi di Kota Tangerang yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat.
Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang itu, langkah yang dilakukan Pemkot Tangerang dalam merespons dampak kenaikan BBM dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan dinilai cukup responsif.
Ia menyampaikan jurus yang dikeluarkan Pemkot Tangerang, yakni berinisiatif memberikan pelayanan transportasi gratis, memberikan perbantuan permakaman yang didistribusikan langsung ke KPM. Lalu, bazar murah di 13 kecamatan di Kota Tangerang.
“Saya rasa mungkin se-Indonesia dari 516 kabupaten/kota, salah satu wali kota atau kota yang cepat merespons penyesuaian kebijakan tarif BBM bersubsidi di Kota Tangerang,” ujar Andri, Senin, 19 September 2022.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang ini mengatakan, kebijakan tersebut respons positif dan perlu diapresiasi untuk Wali Kota Arief R Wismansyah.
Baca Juga :
“Pasca ini beberapa waktu ke depan akan ada kebajikan lainnya saya rasa untuk mengurangi dampak inflasi akibat penyesuaian tarif BBM ini. Ada formulasi relaksasi pajak dan sebagainya, bagi saya kita apresiasi pak walikota respon beliau terhadap kebijakan,” katanya.
“Bukan hanya urusan tolak menolak tapi juga memberikan solusi. Jadi buat apa kepala daerah berteriak kalau tidak memberikan solusi. Bagi saya pak wali kota sangat responsif,” tambahnya.
Sebelumnya, massa gabungan dari Barisan perjuangan rakyat Tangerang (Baperan) menyatakan mosi tidak percaya terhadap Pemkot Tangerang, Senin, 19 September 2022.
Pasalnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah tidak menemui mereka dalam aksi demo menuntut Pemkot Tangerang menolak kenaikan BBM.
Pemerintah memastikan rencana kegiatan belajar mengajar secara online atau daring bagi siswa sekolah yang sempat diwacanakan mulai April 2026 resmi dibatalkan.
TODAY TAG
Akhir pekan ini warga Tangerang dan sekitarnya tidak perlu bingung mencari tempat hiburan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam tiga bulan ke depan.
Baru-baru ini, di sebuah ruang sidang di Kabupaten Karo, akal sehat kolektif kita baru saja dieksekusi tanpa ampun. Seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan wajah serius—dan mungkin tanpa beban dosa—menggugat sebuah realitas ekonomi modern
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews