TANGERANGNEWS.com-Anggota DPRD Kota Tangerang Andri S Permana angkat bicara terkait eskalasi penolakan BBM bersubsidi di Kota Tangerang yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat.
Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang itu, langkah yang dilakukan Pemkot Tangerang dalam merespons dampak kenaikan BBM dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan dinilai cukup responsif.
Ia menyampaikan jurus yang dikeluarkan Pemkot Tangerang, yakni berinisiatif memberikan pelayanan transportasi gratis, memberikan perbantuan permakaman yang didistribusikan langsung ke KPM. Lalu, bazar murah di 13 kecamatan di Kota Tangerang.
“Saya rasa mungkin se-Indonesia dari 516 kabupaten/kota, salah satu wali kota atau kota yang cepat merespons penyesuaian kebijakan tarif BBM bersubsidi di Kota Tangerang,” ujar Andri, Senin, 19 September 2022.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang ini mengatakan, kebijakan tersebut respons positif dan perlu diapresiasi untuk Wali Kota Arief R Wismansyah.
Baca Juga :
“Pasca ini beberapa waktu ke depan akan ada kebajikan lainnya saya rasa untuk mengurangi dampak inflasi akibat penyesuaian tarif BBM ini. Ada formulasi relaksasi pajak dan sebagainya, bagi saya kita apresiasi pak walikota respon beliau terhadap kebijakan,” katanya.
“Bukan hanya urusan tolak menolak tapi juga memberikan solusi. Jadi buat apa kepala daerah berteriak kalau tidak memberikan solusi. Bagi saya pak wali kota sangat responsif,” tambahnya.
Sebelumnya, massa gabungan dari Barisan perjuangan rakyat Tangerang (Baperan) menyatakan mosi tidak percaya terhadap Pemkot Tangerang, Senin, 19 September 2022.
Pasalnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah tidak menemui mereka dalam aksi demo menuntut Pemkot Tangerang menolak kenaikan BBM.
PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) menyepakati penjajakan awal kerja sama pengembangan jalur MRT Koridor Timur-Barat rute Kembangan- Balaraja dengan PT MRT Jakarta (Perseroda).
TODAY TAG
PT MRT Jakarta resmi menggandeng tujuh pengembang properti besar untuk menjajaki pengembangan MRT lintas Timur–Barat Fase 2 yang menghubungkan Kembangan hingga Balaraja.
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
