Pakar Pendidikan Novianty Elizabeth Kritisi Program Sekolah Swasta Gratis di Tangerang

TANGERANGNEWS.com-Pakar Pendidikan Dr Novianty Elizabeth mengkritisi kebijakan sekolah swasta gratis yang diterapkan pemerintah daerah di sejumlah daerah, khususnya Tangerang.

Pasalnya program yang diterapkan sebagai solusi bagi siswa yang tidak tidak lolos sistem zonasi di sekolah negeri itu, justru dapat memberatkan sekolah swasta, yang nantinya menjadi polemik baru.

"Sekolah swasta yang baik itu cost-nya besar. Dana BOS untuk SPP siswa di swasta tidak akan bisa mengcover, lalu sisa biayanya siapa yang mau menanggung?" katanya, Sabtu 25 Juni 2023.

Menurutnya, jika sekolah swasta harus menerima dana BOS yang terbatas untuk membiayai siswa agar bisa bersekolah gratis, nantinya akan mempengaruhi mutu pendidikan di sekolah tersebut.

"Sekolah swasta yang mau menerima program itu pasti mutunya dipertanyakan," jelas Dosen Pascasarjana di Universitas Jayabaya Jakarta ini.

Sebagai pendiri dan pengelola Sekolah Putra Pertiwi di Tangsel sejak tahun 1997, Novianty mengatakan betapa sulitnya membangun sekolah yang berkualitas namun dengan biaya terjangkau.

Karena itu, dari pada menggratiskan sekolah swasta, lebih baik pemerintah daerah lebih memprioritaskan membiayai anak kurang mampu di sekolah negeri, agar bantuan pendidikan lebih tepat sasaran.

"Sekarang semua siswa yang mampu dan tidak mampu menikmati sekolah gratis. Harusnya yang diterima di sekolah negeri itu benar-benar masyarakat yang tidak bisa membayar," tegas Bacaleg DPR RI Dapil Tangerang Raya dari Partai Perindo ini.

Selain itu, masih terjadi dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Pemerintah dalam memberikan perhatian sarana dan prasarana saja tidak merata, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Padahal pendidikan vokasi ini dipersiapkan agar lulusannya siap menjadi tenaga kerja terampil.

"Saya pernah mendapati bantuan untuk sekolah negeri sampai menumpuk dan belum dibuka. Tapi di sekolah swasta tidak ada. Jadi masih terjadi ketidakmerataan sarana dan prasarana," tukasnya.

Dengan demikian, Novianty menilai kebijakan tersebut selain membebaskan sekolah swasta, juga hanya sebagai pencitraan kepala daerah semata, yang masa jabatannya akan segera habis di Pemilu 2024.