TANGERANG- Ketua Panwaslu Kota Tangerang Wahyul Furqon mengatakan, pihaknya tak bisa memberikan sanksi kepada kandidat Wahidin Halim (WH) soal pembagian roti yang dibungkus bergambar dan bertuliskan Wahidin Halim dalam acara Halal Bihalal PGRI se-Kota Tangerang pada 7 September 2011 lalu.
"Untuk memenuhi kriteria pelanggaran, harus memenuhi unsur yang bersifat kumulatif. Ini sesuai Peraturan KPU No 14/2010 tentang Kampanye," ucapnya.
Karena itulah, Panwaslu Kota Tangerang, tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada WH yang dilaporkan LSM LIRA terkait kampanye terselubung yang dilakukan WH di Masjid Al-Azhom.
"Setelah kami cek dan kaji barang bukti berupa rekaman acara itu, ternyata tidak ada unsur ajakan. Semuanya tersirat, tidak ada pernyataan yang bisa memperkuat laporan pelapor," ucapnya.
“Susahnya bagi kami, WH itu masih menjabat Wali Kota, jadi sah-sah saja jika beliau datang ke sebuah acara yang dihadiri orang banyak," katanya.
Karena itu kata Wahyul, pihaknya hanya memberikan surat teguran kepada Ketua PGRI Kota Tangerang, Saman.
Sementara itu, Direktur Lembaga Kajian Publik (LKP) Ibnu Jandi mengak,u kecewa atas putusan Panwaslu Kota Tangerang, yang tidak berani menjatuhkan sanksi kepada WH. Karena itu kata Ibnu, dirinya akan segera melaporkan kasus kampanye terselubung, yang membagikan roti bergambar WH itu, kepada Menteri Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
"Pembagian roti WH adalah sesuatu yang sangat seksi. Ini adalah brand image yang kuat bagi WH di mata para guru. Ini yang membuat saya gelisah sehingga melapor kepada Menteri Dalam Negeri dan BKN," ucapnya.
Karena itu kata Ibnu, acara pembagian roti di Masjid Al-Azhom, mengandung unsur dugaan kampanye terselubung di luar jadwal yang ditetapkan Peraturan KPU No 14/2010. "Acara halal bihalal itu adalah upaya membangun citra WH. Inilah yang dimaksud marketing politik dijaman sekarang. Apalagi acara itu disertai pembagian ribuan roti bergambar WH. Apakah itu bukan kampanye terselubung? Panwaslu harus jeli dong, jangan memakai kacamata kuda," tegas Ibnu.
Menurut Ibnu, kasus roti WH ini berpotensi besar dibawa ke MK oleh lawan politik WH pasca Pilgub nanti. "Paling tidak harus ada surat teguran keras kepada WH, untuk tidak lagi melakukan kampanye terselubung," ucapnya.(DRA)
