Connect With Us

Komisi III Minta Pemkot Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Jelang Nataru

Redaksi | Jumat, 5 Desember 2025 | 09:48

Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Sumarti. (@TangerangNews / Redaksi)

TANGERANGNEWS.com – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi III DPRD Kota Tangerang meminta Pemkot Tangerang memperkuat pengawasan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar serta pusat distribusi. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok yang dapat memberatkan masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Sumarti, mengatakan bahwa inspeksi mendadak (sidak) dilakukan untuk memastikan distribusi dan aktivitas perdagangan berjalan lancar, sekaligus mencegah potensi penimbunan yang berujung pada kenaikan harga.

“Stabilitas harga menjadi perhatian utama kami menjelang Nataru. Kami memastikan distribusi berjalan lancar, tidak ada kelangkaan, dan harga tetap terjangkau oleh masyarakat,” ujar Sumarti.

Selain pengawasan di lapangan, Komisi III juga menggelar hearing terkait pajak dan retribusi daerah. Menurut Sumarti, kebijakan fiskal daerah memiliki peran penting dalam menjaga kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan publik sekaligus melakukan intervensi ekonomi bila diperlukan.

“Kami mengadakan hearing pajak dan retribusi untuk memastikan kapasitas fiskal pemerintah tetap kuat sehingga bisa mendukung stabilitas ekonomi, termasuk pengendalian harga pangan,” jelasnya.

Tak hanya itu, monitoring harga dan stok bahan pokok di lingkungan pelaku usaha juga dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Komisi III secara rutin turun ke pasar guna memastikan pasokan aman dan harga terkendali.

“Pengawasan di pasar ini bertujuan agar pendapatan daerah tetap stabil dari sektor fiskal, sekaligus menopang upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat,” tambah Sumarti.

Di sisi lain, Komisi III DPRD Kota Tangerang juga mengapresiasi capaian inflasi Kota Tangerang yang berada di angka 2,34 persen, terendah di Provinsi Banten. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Tangerang lebih rendah dibandingkan Kota Cilegon (2,47 persen), Kota Serang (2,56 persen), Kabupaten Pandeglang (2,90 persen), dan Kabupaten Lebak (2,93 persen).

“Inflasi 2,34 persen menunjukkan kondisi ekonomi yang stabil dan memberikan ruang bagi masyarakat serta pelaku usaha untuk tetap bergerak optimistis,” ujar Sumarti.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa stabilitas tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah, khususnya menghadapi potensi fluktuasi harga pangan jelang akhir tahun.

“Kita tetap harus waspada. Stabilitas hanya bisa terjaga jika pengawasan harga dan pasokan pangan dilakukan secara konsisten, apalagi menjelang Nataru yang biasanya diikuti peningkatan permintaan,” tegasnya.

Sumarti juga mendorong agar program pengendalian inflasi terus diperkuat, mulai dari penyediaan akses pangan murah, menjaga kelancaran distribusi antarwilayah, memperkuat UMKM pangan, meningkatkan kualitas pasar tradisional, hingga mendorong urban farming sebagai strategi ketahanan pangan jangka panjang.

“Stabilitas harga pangan harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Ini hanya bisa dicapai dengan kolaborasi semua pihak,” tutupnya. (Adv)

KOTA TANGERANG
Pemkot Tangerang Masuk 12 Daerah Terbaik Pengendali Inflasi di Tengah Ancaman Perang Iran

Pemkot Tangerang Masuk 12 Daerah Terbaik Pengendali Inflasi di Tengah Ancaman Perang Iran

Selasa, 28 April 2026 | 20:44

Pemkot Tangerang bergerak cepat mengantisipasi potensi gejolak harga kebutuhan pokok akibat konflik perang Iran yang memicu kenaikan harga energi, pangan hingga distribusi logistik.

PROPERTI
Fasilitasi Ibadah Warga, Perumahan MGK Serang Resmikan Masjid Ar-Rahmah

Fasilitasi Ibadah Warga, Perumahan MGK Serang Resmikan Masjid Ar-Rahmah

Senin, 27 April 2026 | 11:47

Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) di Kibin, Kabupaten Serang, yang dikembangkan oleh PT Infiniti Triniti Jaya, menambah fasilitas kawasan dengan membangun Masjid Ar-Rahmah

OPINI
Larangan HP di Sekolah: Disiplin Sementara atau Reformasi Pendidikan?

Larangan HP di Sekolah: Disiplin Sementara atau Reformasi Pendidikan?

Senin, 27 April 2026 | 23:00

Kebijakan pembatasan penggunaan ponsel bagi siswa SMA/SMK di Banten resmi dimulai dari Kabupaten Tangerang. Dinas Pendidikan Provinsi Banten menerapkan aturan pengumpulan ponsel saat jam pelajaran serta melarang pembuatan konten

BANTEN
Wagub Banten Tegaskan MBG Jangan Berorientasi Bisnis

Wagub Banten Tegaskan MBG Jangan Berorientasi Bisnis

Selasa, 28 April 2026 | 23:21

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah memberikan peringatan keras agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berada pada jalur sosial dan pemenuhan gizi, bukan menjadi ajang mencari keuntungan bisnis.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill