TANGERANGNEWS.com – DPRD Kota Tangerang menegaskan komitmennya mengawal ketat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar target penurunan hingga 4,8 persen benar-benar tercapai secara terukur dan berkelanjutan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Syamsuri, menegaskan bahwa target tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka statistik semata, melainkan harus diwujudkan melalui program konkret yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Target penurunan angka kemiskinan sebesar 4,8 persen ini bukan sekadar angka, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya. 

Dalam pengawasannya, Komisi II menyoroti penguatan sektor ekonomi kerakyatan, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai motor utama peningkatan pendapatan warga. Menurut Syamsuri, dukungan terhadap UMKM harus dimaksimalkan melalui akses permodalan, pendampingan usaha, hingga perluasan pasar berbasis digital.

“UMKM menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat. Jika sektor ini kuat, maka daya tahan ekonomi warga juga meningkat,” tegas politisi PKS tersebut.

Selain ekonomi, DPRD juga menekankan pentingnya akses pendidikan gratis yang merata sebagai fondasi jangka panjang pengentasan kemiskinan. Pendidikan, kata dia, menjadi investasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Pendidikan gratis harus benar-benar dirasakan seluruh warga. Dengan pendidikan yang baik, peluang kerja dan taraf hidup juga ikut meningkat,” katanya.

Tak hanya itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri dan digitalisasi juga menjadi perhatian. Syamsuri menilai pelatihan harus relevan dengan perkembangan dunia kerja agar lulusan siap terserap pasar tenaga kerja.

Sebagai langkah konkret, Komisi II mendorong optimalisasi Program 3G Pemerintah Kota Tangerang, yakni Gampang Kerja, Gampang Sekolah, dan Gampang Sembako. Program ini dinilai strategis karena langsung menyasar kebutuhan dasar masyarakat.

“Program 3G ini sangat strategis karena manfaatnya langsung dirasakan warga. Jika dijalankan optimal dan konsisten, target penurunan kemiskinan bisa tercapai,” pungkasnya.

DPRD Kota Tangerang melalui Komisi II memastikan fungsi pengawasan akan terus diperkuat agar seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (Adv)