TANGERANGNEWS.com-Komisi II DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) memprotes kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang memperbolehkan terduga pelaku pelecehan seksual di SMK Waskito Ciputat mengikuti ujian nasional (UN).
Menurut Steven Jansen, Anggota Komisi II DPRD Tangsel, tidak boleh ada toleransi bagi praktik kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, baik sekolah maupun kampus.
Ia pun mendorong agar pelaku pelecehan seksual mendapat hukuman setimpal, sebab tindakan tersebut telah mencoreng nama baik dunia pendidikan.
“Tindakan ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi pendidikan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas dunia akademik,” ungkapnya usai pertemuan dengan pihak SMK Waskito, Ciputat, Kamis 8 Mei 2025.
Tidak hanya itu, Komisi II juga mempertanyakan sikap Kemendikbud yang mendatangi SMK Waskito untuk memberikan kesempatan kepada pelaku pelecehan seksual ini.
"Sangat disayangkan pelaku diperbolehkan ikut ujian nasional, harusnya Kementerian Pendidikan lebih mendengarkan korban," terang Steven.
Steven juga menyayangkan Kemendikbud merespon laporan terduga pelaku yang di-drop out (DO) pihak sekolah atas kasus ini.
"Menurut saya ini kesannya Kementrian Pendidikan mendukung si pelaku. Ini kata kepala sekolah mendapatkan tekanan dari Kementerian," ungkapnya.
Komisi II pun mendorong agar penegak hukum menangani kasus ini dengan transparan dan adil.
Pelaku harus dihukum berat tanpa adanya toleransi, sebagaimana diatur dalam UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
"Alhamdulillah pihak sekolah SMK Waskito mendukung korban untuk melanjutkan kasus tersebut dan tidak ada intervensi kepada pihak korban," ujar Steven.
Steven menekankan, publik perlu diberikan edukasi terus-menerus tentang bahaya relasi kuasa dalam sistem pendidikan. Tujuannya agar siswa maupun siswi memiliki kesadaran dan keberanian untuk melapor jika menjadi korban.
Ia juga memastikan Komisi II terus mengawal penanganan kasus ini secara serius dan mendorong reformasi sistemik demi terwujudnya ruang pendidikan yang adil, aman, dan manusiawi bagi seluruh anak bangsa.
“Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat di mana intelektualitas dan nilai-nilai luhur berkembang, bukan ruang di mana kuasa disalahgunakan untuk menindas yang lemah,” tutup Steven.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyatakan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2025 masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan.
TODAY TAG
Pemerintah Provinsi Banten mengajukan tambahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat ke Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf.
Fenomena LGBT kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah pasangan sesama jenis viral di media sosial.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2025 menunjukkan terdapat 1.676 pengaduan terindikasi pelanggaran terkait perilaku petugas penagihan, di mana 1.106 di antaranya berasal dari fintech lending.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
