TANGERANGNEWS.com— Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Jabatex di Jalan Kalisabi, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Senin 24 Agustus 2026, lalu. 

Kedatangannya berkaitan dengan persoalan hak ratusan pekerja perusahaan tersebut.

Said tiba sekitar pukul 15.20 WIB bersama rombongan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang. Kedatangannya telah dinantikan ratusan karyawan serta sejumlah serikat buruh di sekitar lokasi.

Namun, upaya Said untuk masuk ke area perusahaan terhenti setelah mendapati gerbang pabrik dalam kondisi terkunci. 

Said kemudian mempertanyakan kondisi perusahaan, termasuk informasi mengenai aset dan bangunan pabrik yang telah disewakan kepada pihak lain.

"Pada hari ini kami mencoba masuk tapi tidak bisa karena pintu gerbang dikunci, ini menunjukan tidak ada itikad baik dari pengusaha yang katanya ada instruksi menutup pintu gerbang pabrik," kata Sadi dikutip dari Tribun Tangerang, Selasa 25 Agustus 2026.

Said kemudian menggelar pertemuan spontan di depan area pabrik. Tanpa meja maupun kursi, ia mendengarkan penjelasan dari berbagai pihak yang hadir, mulai dari kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga, pejabat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Disnaker Kota Tangerang, perwakilan buruh hingga kepolisian.

Persoalan utama yang dibahas berkaitan dengan nasib para pekerja, termasuk hak gaji dan pesangon yang disebut belum diselesaikan perusahaan.

Usai mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait, Said menyatakan keberatannya atas kondisi yang terjadi. 

Ia menilai perusahaan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Saya ini adalah Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang mana jabatannya setingkat menteri, bisa dibayangkan ketika pejabat menteri di republik ini dilawan oleh pengusaha yang tidak mau menjalankan keputusan pengadilan," tegasnya.

Said juga menyinggung ketidakhadiran pihak perusahaan untuk memberikan penjelasan secara langsung ketika dirinya datang ke lokasi. 

Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperlihatkan perlunya keterlibatan pemerintah dalam memastikan hak para pekerja tidak terabaikan.

"Negara harus hadir karena pejabat setingkat menteri saja mereka memperlakukan saya tidak sesuai aturan, apalagi dengan para karyawan," tuturnya.

Ia juga mempertanyakan informasi mengenai aset PT Jabatex yang disebut telah disewakan kepada pihak lain. 

Menurut Said, proses tersebut semestinya melibatkan kurator yang menangani perusahaan.

"Pabrik ini ternyata sudah disewa enggak tau ke siapa, seharusnya sewa itu kepada kurator, tapi kurator sendiri bilang tidak tau," ucapnya.

Atas persoalan tersebut, Said menyatakan pihaknya membuka kemungkinan membawa perkara ke ranah pidana. 

Meski demikian, langkah hukum tersebut disebut tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak para pekerja.

"Maka kami akan tuntut pidana ke perusahaan karena melawan hukum namun tetap tidak menghilangkan kewajiban membayar pesangon karyawan," jelasnya.

Sementara itu, belasan personel Polres Metro Tangerang Kota dan Polsek Jatiuwung disiagakan di sekitar lokasi. 

Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi potensi aksi buruh sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan pabrik.