Sejumlah Fraksi DPRD Kota Tangerang Ikut Tolak Kenaikan BBM

| Senin, 19 Maret 2012 | 18:05

Hearing DPRD dan Buruh Kota Tangerang ( / )

TANGERANG-Sejumlah Fraksi DPRD Kota Tangerang mengaku setuju dengan penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka juga siap menandatangani rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada Pemerintah Pusat.

Hal itu diungkapkan sejumlah Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PKS dan PDIP, saat melakuakn hearing dengan buruh yang menggelar aksi demo menolak kenaikan harga BBM, Senin (19/3).

“Kita atas nama fraksi, ikut menolak kenaikan harga BBM. Penolakan ini memang kebijakan politik dari DPP PDIP. Selain itu kenaikan harga BBM juga berampak pararel, mulai dari harga transport sampai sembako,” kata Anggota Fraksi PDIP yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo.

Pihaknya juga mengaku siap menandatangani surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM kepada Pemerintah Pusat, yang diminta oleh buruh. Namun untuk keputusan secara kelembagan, menurut Gatot, harus melalui melalui beberapa prosedur.

“Kita sih siap tanda tangan surat rekomendasi. Tapi untuk membuat keputusannya, bisa melalui dua cara yakni keputusan DPRD melalui rapat Paripurna, atau keputusan pimpinan DPRD melalui rapat pimpinan,” katanya.

Senada dengan Gatot, Ketua Fraksi PKS Aulia Epriya Kembara juga mengikuti keputuan PKS Pusat untuk menolak kenaikan harga BBM. “Kita menolak tegas. Sebelumnyaa Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq sudah siap interpelasi BBM,” ungkapnya.

Sementara koordinator Serikat Buruh / Serikat Pekerja Tangerang Kusna Ariadi menyatakan akan menunggu hasil rapat paripurna DPRD terkait rekomendasi penolakan kenaikan BBM ke Pemerintah Pusat. “Jika sampai keputusan Paipurna tidak ikut menolak, kita akan melakukan demo yang lebih besar lagi,” tegasnya.(RAZ)

Terpopuler

BANTEN

Baru Punya 35, Banten Butuh 1.388 Dapur MBG untuk Penuhi Kebutuhan 2,9 Juta Siswa

Selasa, 13 Mei 2025 | 20:29

Provinsi Banten membutuhkan sekitar 1.388 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah yang ada saat ini, masih terbilang belum ideal.

TODAY TAG

NASIONAL

Libur Nasional dan Cuti Bersama Dinilai Rugikan Produktivitas, Ekonom Minta Pemerintah Evaluasi

Selasa, 13 Mei 2025 | 11:28

Banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama di Indonesia mulai menuai keluhan dari sejumlah pelaku usaha. Sebab, dinilai menurunkan produktivitas, sementara kewajiban membayar gaji karyawan tetap harus dipenuhi secara penuh.

MANCANEGARA

Konflik India-Pakistan Berpotensi Ganggu Ekspor Batu Bara Indonesia

Jumat, 9 Mei 2025 | 12:19

Indonesia berpotensi terdampak secara ekonomi jika konflik antara India dan Pakistan terus berlanjut. Salah satu sektor yang diperkirakan akan terkena imbasnya adalah ekspor batu bara, yang selama ini menjadi komoditas andalan

AYO! TANGERANG CERDAS