TANGERANGNEWS.com- Sebanyak 13 mahasiswa wisudawan dari Universitas Harvard, Cambridge, Amerika Serikat, dinyatakan tidak dapat menerima ijazah usai berpartisipasi dalam gerakan mendukung Palestina.
Tindakan itu pun menuai protes dari ratusan mahasiswa lainnya, sehingga ratusan wisudawan memutuskan walk out dalam acara wisuda yang digelar pada Kamis, 23 Mei 2024.
Pembicara mahasiswa Shruthi Kumar mengatakan, keputusan untuk tidak memberikan ijazah kepada 13 mahasiswa tersebut telah memicu respons lebih dari 1.500 mahasiswa yang mengajukan petisi, dan hampir 500 staf serta fakultas menyuarakan pendapat mereka menentang sanksi tersebut
"Ini tentang hak-hak sipil dan prinsip-prinsip demokrasi,” katanya dilansir dari Associated Press, Senin, 27 Mei 2024.
Menurutnya, para mahasiswa tersebut hanya menyerukan gencatan senjata di Gaza dan agar Harvard menarik investasi dari perusahaan yang mendukung perang.
Pembicara wisuda Maria Ressa menyebut bahwa protes merupakan ujian bagi keyakinan seseorang dan penting untuk kesehatan demokrasi, asalkan tidak menjadi kekerasan atau dibungkam.
"Protes di kampus menguji semua orang di Amerika. Protes itu sehat, tidak seharusnya menjadi kekerasan atau dibungkam," tegasnya.
Sementara itu, Asmer Asrar Safi, salah satu dari 13 mahasiswa yang dihukum, menyatakan bahwa hukuman tersebut menunjukkan upaya pihak universitas untuk membungkam suara-suara kritis.
"Kami berharap teman-teman kami menjaga warisan pembebasan dari kemah solidaritas Gaza tetap hidup dan berjuang lebih keras untuk divestasi," ucap Asmer dalam keterangan tertulisnya.
Di sisi lain, keputusan oleh dewan pengurus Harvard mengikuti rekomendasi fakultas untuk mengizinkan 13 mahasiswa tersebut menerima gelar mereka meskipun berpartisipasi dalam kemah protes. Namun, dewan pengurus menyatakan bahwa mereka melanggar kebijakan universitas selama protes di kemah.
Para pendukung mahasiswa di Harvard mengkritik keputusan tersebut karena melanggar kesepakatan sebelumnya antara Garber dan koalisi Harvard Out of Occupied Palestine, yang seharusnya memungkinkan mahasiswa untuk lulus.
Sebuah video yang memperlihatkan kontras kondisi jalan di perbatasan Provinsi Banten dan Jawa Barat menjadi sorotan warganet.
TODAY TAG
Setiap kali perempuan bersuara mengkritik pemerintah, negara selalu mengatakan hal yang sama: kritik itu sah, demokrasi dijamin. Tapi kenyataan di lapangan sering berkata sebaliknya.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menghentikan sementara aktivitas pengolahan sampah domestik yang dikirim dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
