Penolakan ormas FPI dan Koalisi Merah Putih (KMP) terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta mendapat cibiran. Salah satunya
, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jefry Un Banunaek. Kompas.com menulis bahwa Jefry mengundang FPI untuk datang ke NTT dimana suasana di sana berjalan harmonis.
"Saya anggota DPRD dari NTT mengundang Habib Rizieq dan FPI untuk datang studi banding ke NTT guna melihat suasana kebersamaan dalam kehidupan yang harmonis. Walaupun kami di NTT mayoritas beragama Kristen, Ketua DPRD kami seorang Muslim. Harus diakui memang ada pro dan kontra, tetapi itu tidak sama seperti yang dilakukan oleh FPI," tekan Jefry.
Sebelumnya
, rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta pada Jumat (14/11) yang mengumumkan Ahok sebagai gubernur DKI sampai 2017 hanya digelar lima menit.
Meski begitu, pengumuman yang disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi itu berjalan mulus tanpa hambatan.
"Saya umumkan dan usulkan pengesahan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta," kata Prasetyo saat menutup sidang di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/11). Ahok juga hadir dalam rapat paripurna tersebut dikutip dari Merdeka.com.
Bukan tanpa sebab rapat itu berjalan mulus dan cepat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rapat berjalan tanpa hambatan, kendati Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI sebelum begitu keras menolak Ahok.
KMP DPRD DKI Jakarta menepati janjinya tak hadir di paripurna pengumuman Ahok sebagai gubernur. Menurut Ahok, tanpa rapat paripurna DPRD sekalipun, dia sebenarnya akan tetap dilantik menjadi orang nomor satu di Jakarta oleh presiden.
Namun, lanjut Ahok, karena Indonesia adalah orang Timur, maka selalu dibuat acara dari DPRD atau paripurna.
"Artinya bukan berarti paripurna DPRD bisa menyandera pelantikan kita, dan memang UU menunjukkan DPRD masih banyak yang mengerti tata kerama," kata Ahok.
Meski tak dihadiri oleh kubu Koalisi Merah Putih (KPM) DKI, Ahok menilai paripurna tersebut tidak butuh kuorum. Jadi, Ahok melihat tidak perlu ada persetujuan dari KMP."Ini hanya mengumumkan. Orang Timur kan begitu ya kita terima kasih saja," ujarnya.
