TANGERANG – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengadakan pertemuan dengan perwakilan kepala daerah sekitar Jakarta, terutama Tangerang, guna membahas bantuan dana pembangunan. Ahok dalam forum itu siap menggelontorkan dana Rp 4 triliun untuk daerah penyangga DKI.

Forum itu bernama Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur). Hadir dalam pertemuan itu Gubernur Banten Rano Karno sebagai ketua BKSP, dan beberapa kepala daerah atau yang mewakili.

“Kami ingin bangun jalur busway sampai Tangerang. Saya bicara berulang (pembangunan) DKI harus sampai Jabodetabek,” ucap Ahok dalam sambutannya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Program lain yang menjadi perhatian bersama di Jabodetabek juga terkait Daerah Aliran Sungai (DAS), masalah macet, atau lalu lintas, dan masalah banjir. Misal untuk banjir, Ahok ingin ada banyak area resapan seperti di Bogor dan Depok. Tanahnya dibeli oleh DKI, tapi jadi hak milik daerah bersangkutan.

“Jadi kalau ada tanah agak lembab, daripada dibangun gedung bangunan, kita kerjasama saja. Kita beli termasuk sumber mata air, pertanian. Kalau harus beli kita coba beli, sehingga di bagian hulu hijau semua,” papar Ahok.

Contoh lainnya soal busway yang disebut Ahok terhubung sampai Tangerang dan sekitarnya. Ahok menawarkan jika jalur TransJ itu sudah selesai dibangun sampai daerah penyangga dengan tanah mereka, maka warga cukup bayar Rp 3.500/orang.

“Kami sediakan bus, orang Tangerang, Bekasi ke Jakarta bayar bus Rp 3.500. Kalau mau daftarkan gajinya ke Bank DKI, gratis tidak perlu bayar. Saya kira itu kerjasama yang baik,” ucap Ahok. “DKI bukan agak sombong, nggak. Saya kira kita ingin BKSP ada gunanya, kalau enggak bubarin aja,” kata Ahok sambil kelakar disambut tawa dan tepuk tangan undangan.

Sementara Gubernur Banten yang juga ketua BKSP Rano Karno mengatakan total dana yang akan diberikan Pemprov DKI senilai Rp 4 triliun. Polanya nanti tiap kepala daerah mengajukan program usulan, diverifikasi, dan diberikan dananya. Kali ini untuk tahun anggaran 2017. “Ini baru usulan, belum diverifikasi. Totalnya mungkin hampir Rp 4 triliun,” kata Rano.

“Tiap tahun DKI bantu, cuma selama ini tidak melalui BKSP. Kita ingin buat koordinasi lebih solid supaya tidak tumpang tindih dengan berbagai kegiatan,” imbuh politisi PDIP itu.