TANGERANG – Program dana desa yang dicanangkan pemerintah sudah bergulir demi pembangunan yang merata berbasis desa di seluruh Indonesia. Tahun lalu, jumlah dana yang sudah digelontorkan pemerintah mencapai Rp 21 triliun untuk 74.752 desa.

"Pemerintah ada program dana desa, ini untuk keadilan. 74.752 desa di seluruh Indonesia. Tahun lalu pemerintah memberikan Rp 21 triliun atau setara tiap desa Rp 700 juta," kata Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dalam seminar di kantor PPATK, Jl Ir Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2016).

Seminar itu membahas PP No 2/2016 tentang 'Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU'. Hadir pimpinan PPATK dan seratusan undangan dari OJK, perbankan, perusahaan sekuritas dan lainnya.

"Tahun ini diberikan Rp 47 triliun atau kira-kira US$ 4,3 miliar untuk 74.752 desa. Tahun depan Rp 87 triliun lagi dan seterusnya sampai 5 tahun ini," ujar Luhut.

Menurut Luhut, hingga sampai 2018 nanti, tiap desa ditargetkan akan menerima keseluruhan rata-rata sebesar Rp 2,3 miliar. Dana yang cukup besar untuk dikelola oleh desa. "Apa yang mau dicapai di sini? Sekali lagi keadilan, supaya ada perputaran ekonomi di bawah. Supaya menikmati kemerdekaan ini, menikmati kehebatan repubik ini. Bukan hanya Anda dan saya, tapi rakyat yang di bawah, yang ditanya yes or no jawabnya or," seloroh Luhut.

Luhut menambahkan, pemerintah akan mengawasi realisasi dana desa tersebut. Termasuk kepada masyarakat dan secara spesifik pelaku usaha serta perbankan agar turut melakukan pengawasan, karena bukan berarti realisasi dana desa lancar semua.

"Saya pergi ke daerah-daerah mengecek, saya tanya kepala-kepala desa. Saya pergi ke Banten, Sumatera, Sulawesi, Jawa saya cek. Semua mengatakan dana itu berjalan dengan baik, dan berputar ekonomi. Itu yang menjunjung ekonomi kita kuat, karena ekonomi kita kita bangun dari bawah," terang purnawirawan jenderal TNI itu.

"Ada juga yang ngadu sama saya ibu-ibu, kepala desa di Banten. Pak itu dana ketiga belum kami terima. Saya cek langsung kenapa belum diterima. Panggil bupatinya dan seterusnya. Cek ricek and ricek again," tegas Luhut. "Tahun ini kita bagi dua, jadi April dan Agustus. Dengan demikian bapak ibu tahu jangan hanya hitung duitnya doang," sambungnya.