TANGERANGNEWS.com-Disela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indo-Pasific Economic Framework (IPEF) for Prosperity, 8-9 September 2022 di Los Angeles Amerika Serikat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral secara tatap muka dengan Gina Raimondo, U.S. Secretary of Commerce, Kamis 8 September 2022.

Pada pertemuan tersebut Menko Airlangga didampingi oleh dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS), Sesmenko Perekonomian dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian.

Pertemuan tersebut membahas berbagai perkembangan penting dalam perundingan IPEF dan upaya untuk meningkatkan kerja sama dan investasi AS ke Indonesia.

“Volume perdagangan bilateral RI-AS ditargetkan dapat mencapai USD 60 Miliar, di mana saat ini baru mencapai sekitar USD 37 Miliar, sehingga terdapat opportunity untuk lebih meningkatkan lagi kerja sama kedua negara,” ujar Menko Airlangga.

Pada pertemuan tersebut Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui omnibus law UU Cipta Kerja, posisi strategis Indonesia selaku Presidensi G20 dan Ketua ASEAN pada 2023, juga perlunya dukungan AS terkait dengan masalah pangan terutama impor kedelai (soya bean).

Investasi US ke Indonesia masih sangat kecil, di mana tahun 2021 hanya sebesar 2,54 Miliar USD atau sekitar Rp 37,5 Triliun, sehingga perlu didorong untuk lebih banyak investasi AS ke Indonesia.

Secretary Raimondo mengatakan inilah pentingnya Indonesia bergabung dalam IPEF dan berperan aktif dalam setiap pertemuan. "Ini adalah opportunity yang sangat bagus bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan dan investasi AS,” ujar Raimondo menanggapi pernyataan Menko Airlangga.

Indonesia telah aktif terlibat dalam inisiasi pembentukan IPEF dan bergabung sejak diluncurkannya pada tanggal 23 Mei 2022 di Tokyo, Jepang.

Pada pertemuan IPEF Ministerial Meeting di LA ini, Indonesia menegaskan dan memutuskan untuk terlibat dalam seluruh pilar (pilar 1 sampai 4) yang ditawarkan di dalam IPEF, termasuk Pilar I mengenai Trade (Perdagangan).

Terkait dengan isu ketenagakerjaan yang termasuk dibahas dalam Pilar I, Menko Airlangga menjelaskan tentang kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui program Kartu Prakerja.

Itu merupakan bantuan Pemerintah untuk meningkatkan keterampilan dan dukungan tenaga kerja, agar meningkatkan kompetensi dan mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha.

Program Kartu Prakerja merupakan program end-to-end digital dan program Government to People (G-to-P) yang telah diikuti oleh 13 juta peserta dan jumlah pendaftar lebih dari 110 juta yang dilakukan secara digital.

Secretary Raimondo sangat terkesan dengan keberhasilan program Kartu Prakerja tersebut. “Investasi Pemerintah pada sumber daya manusia akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi dan masa depan Indonesia,” ujar Raimondo.

Secretary Raimondo menyampaikan bahwa IPEF sangat bermanfaat untuk negara-negara di Kawasan Indo Pasifik. Sesuai dengan Program CHIPS Pemerintah US telah menyediakan dana federal sebesar USD 50 Miliar (sekitar Rp747 Triliun) untuk membangun industri semi conductor.

Raimondo menyampaikan komitmennya kepada Menko Airlangga untuk menyediakan alokasi dari dana di Program CHIPS tersebut untuk mendorong investasi semi conductor di Indonesia. Raimondo juga menegaskan komitmennya untuk mendorong perusahaan-perusahaan besar Amerika berinvestasi di Indonesia.

Selain itu, Raimondo juga menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang semi conductor, sudah ada Program Master untuk Semi Conductor (Master’s Degree in Semiconductor and Microelectronics Engineering di University of Purdue), yang bisa dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Menko Airlangga menyambut baik dan menawarkan untuk menyiapkan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Pendidikan di Batam, agar sejalan dengan industri semi konduktor yang sudah ada di Batam.

Menko Airlangga menegaskan pentingnya program konkret yang dapat direalisasikan (concrete deliverable) menindak lanjuti komitmen tersebut.

Karena itu, Secretary Raimondo meminta untuk segera dibentuk Tim Teknis antara kedua negara guna membahas hal-hal teknis, dan akan mengundang kembali Menko Airlangga, untuk membahas hasil nyata dari pembahasan teknis tersebut pada Oktober 2022