Connect With Us

Hasil Survei Warga Jakarta Ingin Pj Gubernur yang Netral, Ini Sosoknya

Achmad Irfan Fauzi | Selasa, 4 Oktober 2022 | 21:44

Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) survei kandidat yang dianggap layak sebagai Pj gubernur DKI Jakarta di Kota Tangerang, Selasa, 4 Oktober 2022. (Achmad Irfan Fauzi / @TangerangNews.com)

TANGERANGNEWS.com-Warga DKI Jakarta menginginkan sosok penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta yang netral dari kepentingan politik.

Seperti diketahui, masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober 2022, dan akan digantikan oleh Pj Gubernur.

Adapun DPRD DKI Jakarta telah menetapkan tiga nama calon Pj gubernur, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekda DKI Marullah Matali, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) pun melakukan survei kandidat yang dianggap layak sebagai Pj gubernur DKI.

Hasilnya, survei yang dilakukan selama periode 20-24 September 2022, sebanyak 42 persen warga DKI memilih Bahtiar menjadi Pj gubernur DKI.

Direktur Eksekutif KPN Adib Miftahul mengatakan, saat responden disodorkan pertanyaan jika diberi hak suara, siapa yang akan dipilih sebagai Pj gubernur DKI masa tugas 2022-2024.

Sebanyak 42 responden memilih Bahtiar menakhodai DKI  sebagai Pj gubernur.  Sementara, sebanyak 26 persen menghendaki Marullah Matali, 7 persen Heru Budi Hartono, dan 25 persen responden tidak menjawab.

"Bahtiar mendapatkan perhatian publik paling tinggi, sementara Heru Budi Hartono paling rendah," ungkap Adib saat menggelar konferensi pers di bilangan Kota Tangerang, Selasa, 4 Oktober 2022.

Harapan publik pada Bahtiar, lanjut Adib, karena 26 persen responden menghendaki Pj gubernur DKI sosok yang netral dari kepentingan politik, 12 persen menghendaki netral dari polarisasi masa lalu. Sementara 34 persen menginginkan sosok yang ramah dan merakyat.

"Angka tersebut merujuk kepada sosok Bahtiar yang berlatarbelakang birokrat dan bisa menjadi jembatan antara kepentingan Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat," jelasnya.

Menurutnya, peta politik di DKI sejak medio 2017 kental dengan politik identitas, sehingga harapan publik pun tercermin dari angka 12 persen Pj gubernur DKI netral dari polarisasi masa lalu.

"Dampak dari polarisasi itu kemudian yang membuat responden khawatir, sehingga sangat realistis sekali jika ada temuan 26 dan 12 persen Pj gubernur DKI Jakarta yang netral," katanya.

"Dari tiga sosok calon Pj gubernur DKI Jakarta, sangat mudah dianalisa, misalnya Pak Heru kental dengan pusaran istana, Pak Marullah dicap sebagai orangnya Anies Baswedan. Makanya sangat logis Bahtiar menjadi titik tengah yang dipilih warga DKI, karena mereka ingin merdeka dari polarisasi," terang Adib.

Komunikolog politik dari Forum Politik Indonesia Tamil Selvan mengatakan, pilihan responden kepada Bahtiar karena menginginkan figur Pj Gubernur DKI yang tidak terafiliasi secara politik.

"Jika kita menggunakan pendekatan analisa SWOT, tentunya Pak Heru itu dekat dengan lingkaran kekuasaan di istana. Tentunya ada poin-poin di benak masyarakat nantinya ketika di 2024 terjadi kontestasi, akan terjadi ketidakseimbangan, terjadi keberpihakan," katanya.

"Begitu juga poin kepada Pak Marullah selaku Sekda DKI Jakarta. Karena kita tahu, Pak Anies sebagai capres. Walau bagaimana pun, ada keterikatan emosi antara Marullah dengan Anies," tuturnya seraya menyebut sosok Bahtiar lebih independen dari keduanya.

Untuk diketahui, survei tersebut dilakukan kepada 600 responden di DKI Jakarta dengan metode Multistage Random Sampling yang dilakukan melalui kuesioner digital dan sambungan telepon. Margin error 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

KAB. TANGERANG
Rugikan Negara Rp2 M, Kejari Tangerang Tetapkan Kidon Ginting Tersangka Kasus Korupsi Dana BOP PKBM

Rugikan Negara Rp2 M, Kejari Tangerang Tetapkan Kidon Ginting Tersangka Kasus Korupsi Dana BOP PKBM

Senin, 24 Agustus 2026 | 22:51

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang menetapkan Kidon Ginting, 58, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

OPINI
Meritokrasi Tanpa Jiwa

Meritokrasi Tanpa Jiwa

Senin, 17 Agustus 2026 | 19:33

Peringatan kemerdekaan republik ini sejatinya memanggil kembali janji emansipasi yang paling mendasar, yakni pembebasan nalar manusia dari segala bentuk perhambaan feodal.

TANGSEL
329 Rumah Tak Layak Huni di Tangsel Rampung Diperbaiki, Pondok Aren Dapat Jatah Terbanyak

329 Rumah Tak Layak Huni di Tangsel Rampung Diperbaiki, Pondok Aren Dapat Jatah Terbanyak

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:35

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menyelesaikan perbaikan 329 unit Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH) sepanjang 2026.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill