TANGERANGNEWS.com- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) untuk membahas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, pada Senin, 22 Juli 2024.
Dalam rapat ini, pemerintah memberikan penghargaan atas kinerja PLN selama tahun 2023, yang berhasil memberikan dividen kepada negara sebesar Rp3,09 triliun, angka ini melebihi target yang ditetapkan.
Selain dividen, PLN juga memberikan kontribusi besar melalui Pendapatan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp52,57 triliun, mencakup berbagai pajak dan retribusi.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melaporkan, transformasi yang dilakukan PLN selama tahun 2023 berhasil meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
Laba PLN meningkat 53,12% dibanding tahun sebelumnya, dari Rp14,41 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp22,07 triliun pada tahun 2023.
Penjualan listrik PLN pun tumbuh 5,36% menjadi 288,44 Terawatt hour (TWh) pada tahun 2023, yang mendukung total pendapatan perusahaan sebesar Rp487,38 triliun, meningkat signifikan dari Rp46,25 triliun pada tahun 2022.
Menurut Darmawan, pencapaian ini berkat transformasi digital menyeluruh di semua aspek operasional PLN, mulai dari pembangkit hingga layanan pelanggan yang lebih efisien.
Darmawan juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan berbagai pihak yang mendukung upaya transformasi PLN.
"Pemerintah secara konsisten menjaga daya beli masyarakat dan menghadirkan ekosistem investasi yang menarik bagi para pelaku bisnis dan industri sehingga konsumsi listrik terus tumbuh," ujar Darmawan.
Sebagai BUMN, PLN berkomitmen untuk terus menyediakan layanan listrik yang andal dan terjangkau di seluruh Indonesia.
"Dengan arahan serta bimbingan Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang proaktif mengawal PLN dari level strategis hingga teknis di lapangan, kami optimistis mampu memberikan listrik andal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia," tutup Darmawan.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
TODAY TAG
Telaga Biru Cigaru di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, yang dulu pernah menjadi wisata favorit keluarga untuk menikmati momen liburan, kini tampak sepi dan terbengkalai.
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
