TANGERANGNEWS.com-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan kembali digelar pada tahun 2025, jika pemilihan di daerah tersebut dimenangkan oleh kotak kosong.

Hal itu berdasarkan hasil kesepakatan Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rapat dengar pendapat, di Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024, malam.

“Secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

Menurut Doli, rapat lanjutan akan digelar pada 27 September 2024. Salah satu fokus pembahasannya mengenai aturan penyelenggaraan Pilkada ulang pada 2025 untuk daerah yang dimenangkan kotak kosong. 

“Komisi Il DPR RI akan membahasnya lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang akan datang terkait PKPU, yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon,” katanya.

Seperti diketahui, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada sebanyak 43 pasangan calon yang berpotensi melawan kotak kosong di Pilkada 2024. Angka ini disebut naik dari Pilkada 2020 yang hanya 25 calon.

Rinciannya, untuk tingkat provinsi berjumlah 1 yakni Provinsi Papua Barat. Sementara di tingkat kabupaten/kota ada 42 daerah.