TANGERANGNEWS.com- Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 menjadi lebih dari sekadar peta jalan penyediaan energi.
Hal ini juga digadang sebagai penggerak ekonomi nasional dengan potensi penciptaan 1,7 juta lapangan pekerjaan, termasuk di dalamnya 760 ribu lebih green jobs dari sektor energi baru terbarukan (EBT).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, tenaga kerja yang diserap akan tersebar di dua sektor utama, yakni 836.696 orang di sektor pembangkitan dan 881 ribu lainnya di sektor transmisi, gardu induk, dan distribusi.
"Penyerapan (tenaga kerja) RUPTL ini kurang lebih sekitar 1,7 juta. Supaya Indonesia terang. Nah ini, kita bikin terang-benderang ini. 1,7 juta tenaga kerja yang mencakup kebutuhan industri, manufaktur, konstruksi, operasi dan pembinaan untuk pembangkit sebesar 836.696," ungkap Bahlil saat konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Dari sektor pembangkitan, sebanyak 91 persen pekerjaan termasuk kategori green jobs karena berbasis pembangkit energi terbarukan. Artinya, lebih dari 760 ribu lapangan kerja yang tercipta berasal dari sektor ramah lingkungan.
"Lebih dari pada 91% green jobs. Kira-kira ini supaya anak-anak muda kita bisa masuk," tegasnya.
Berikut rincian potensi serapan tenaga kerja dari berbagai jenis pembangkit EBT.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menambahkan, RUPTL kali ini tidak hanya mendukung keandalan energi nasional dan target Net Zero Emissions, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan dan membuka pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah.
"Selaras dengan visi Pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi bagi seluruh masyarakat, di dalam prosesnya akan terjadi penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, penurunan kelaparan, membuka kawasan-kawasan industri dan ekonomi baru. Sehingga tercipta kesejahteraan rakyat di seantero Indonesia," pungkas Darmawan.
TODAY TAG
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pihaknya berkomitmen memaksimalkan langkah untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia tanpa menunggu 60 hari kerja.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru terkait dunia kerja di Indonesia. Dalam Laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia per Februari 2025, mayoritas tenaga kerja nasional masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah
Pelarangan jurnalisme investigasi sama artinya dengan mencabut hak publik atas kebenaran. Pemerintah berdalih bahwa revisi ini ditujukan untuk mengatur kualitas penyiaran dan menangkal hoaks.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
