Connect With Us

Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook 

Fahrul Dwi Putra | Kamis, 4 September 2025 | 18:44

Mantan Mendikbudristek periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim ditahan di Rutan Salemba Jakarta Selatan usai ditetapkan menjadi tersangka korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek, Kamis, 4 September 2025. (@TangerangNews / Redaksi )

TANGERANGNEWS.com- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) resmi menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim alias NAM, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek.

Penetapan tersangka disampaikan melalui siaran pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Kamis, 4 September 2025. 

Keputusan ini diambil setelah tim penyidik memeriksa lebih dari 120 saksi, empat ahli, serta mengumpulkan berbagai dokumen dan barang bukti.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ada, tim penyidik menetapkan Nadiem selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI periode 2019–2024 sebagai tersangka,” demikian tertulis dalam pernyataan resmi Kejaksaan Agung.

Dalam konstruksi perkara, Nadiem diduga melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak Google Indonesia sejak awal 2020. Pertemuan tersebut membahas penggunaan perangkat Chromebook dan ChromeOS untuk program digitalisasi pendidikan di Indonesia.

Untuk meloloskan produk tersebut, Nadiem disebut memerintahkan jajarannya menyusun petunjuk teknis yang secara spesifik mengunci penggunaan sistem operasi ChromeOS. 

Ia juga menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang dalam lampirannya mencantumkan spesifikasi serupa.

Padahal, menurut Kejagung, sebelumnya uji coba Chromebook pada 2019 dinyatakan gagal dipakai di sekolah-sekolah daerah 3T (terluar, tertinggal, terdalam).

Namun, Nadiem tetap mendorong penggunaan perangkat itu dalam proyek pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kemendikbudristek.

Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp1,98 triliun. Angka ini masih menunggu hasil perhitungan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Nadiem disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, Nadiem ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 4 September 2025.

BANTEN
Pemprov Banten Fokus Perbaiki Akses dan Fasilitas Agar Wisatawan Betah

Pemprov Banten Fokus Perbaiki Akses dan Fasilitas Agar Wisatawan Betah

Minggu, 19 Oktober 2025 | 18:59

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah memfokuskan upaya pada perbaikan ketersediaan aksesibilitas dan amenitas (fasilitas) menuju berbagai destinasi wisata, terutama di kawasan Kabupaten Serang, agar wisatawan merasa nyaman dan betah

BISNIS
TikTokers Ello MG Sulap Dagangan Gerobakan Jadi Restoran Oseng Endok

TikTokers Ello MG Sulap Dagangan Gerobakan Jadi Restoran Oseng Endok

Minggu, 19 Oktober 2025 | 19:14

Siapa sangka, ide sederhana dari seporsi telur oseng yang dijual di gerobakan pinggir jalan bisa menjelma menjadi restoran penuh inovasi dan cita rasa khas Indonesia.

TANGSEL
Ini Tampang dan Peran 9 Pelaku Penyekapan Disertai Penyiksaan di Pondok Aren

Ini Tampang dan Peran 9 Pelaku Penyekapan Disertai Penyiksaan di Pondok Aren

Jumat, 17 Oktober 2025 | 23:10

Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap peran sembilan tersangka dalam kasus penyekapan, pemerasan, dan penganiayaan yang terjadi di wilayah Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

NASIONAL
10 Provinsi Ini Jadi Sarang Ormas, Di Banten Ada 24 Ribu

10 Provinsi Ini Jadi Sarang Ormas, Di Banten Ada 24 Ribu

Senin, 20 Oktober 2025 | 11:37

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada lebih dari 550 ribu organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 2024.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill