TANGERANGNEWS.com-Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendaftarkan proses Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maksimal 30 hari sejak mulai beroperasi.

Hal ini sebagai upaya memastikan kualitas program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terjamin aman.

“Apabila 30 hari daftar saja belum, maka BGN akan suspend atau hentikan operasional SPPG,” tegas Wakil Kepala BGN RI Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya saat membuka Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Program MBG dan Percepatan Penyediaan SLHS di Tangerang, Sabtu 7 Maret 2026.

Menurutnya, langkah tegas ini bukan sekadar gertakan. Hingga saat ini, BGN telah menginspeksi 25.061 SPPG di seluruh Indonesia.

Hasilnya, sejumlah unit langsung dijatuhi Surat Peringatan (SP) hingga penutupan paksa, karena fasilitas yang dianggap tidak layak, seperti sirkulasi udara yang buruk hingga sistem pembuangan limbah (IPAL) yang hanya berupa septic tank.

"Makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama," tegas Sony.

Karena itu, menurut Sonny, pelaksanaan bimbingan teknis ini terus dilakukan di sejumlah wilayah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional, melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan.

Masyarakat Ikut Pantau Lewat Media Sosial

Selain pengawasan internal, BGN kini melibatkan masyarakat secara langsung untuk memonitor jalannya program di lapangan. Sony mewajibkan setiap SPPG memiliki minimal tiga akun media sosial sebagai sarana transparansi.

Masyarakat diminta memantau terkait menu apa yang dimasak hari ini, detail nutrisi yang disajikan, hingga harga setiap item makanan yang dicantumkan.

“Silakan masyarakat monitor di lapangan, sesuaikan dengan harga yang real. Jika menemukan yang tidak sesuai, langsung protes ke media sosial mereka atau hubungi hotline di 127,” tambah Sony.

6 Prinsip Higiene Jadi Standar Baku

Dalam Bimtek ini, para penjamah makanan digembleng untuk menguasai enam prinsip higiene sanitasi, mulai dari kebersihan perorangan, sanitasi bangunan, hingga standar peralatan.

Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, menambahkan bahwa keamanan pangan harus terjaga dari hulu ke hilir.

Menurutnya, kualitas makanan tidak hanya soal bahan baku, tapi bagaimana cara mengolah dan menyajikannya hingga sampai ke tangan anak-anak Indonesia.

"Melalui percepatan SLHS via sistem Online Single Submission (OSS), pemerintah berharap Program MBG tidak hanya mengenyangkan, tetapi benar-benar menjadi fondasi gizi yang sehat dan aman bagi generasi masa depan," ujarnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) yaitu KPPG Jakarta, KPPG Bogor, KPPG Bandung, KPPG Cirebon, KPPG Semarang, KPPG Sleman, KPPG Surabaya, dan KPPG Jember, dengan jumlah peserta mencapai 500 orang setiap harinya.

Di Tangerang, kegiatan yang berlangsung di Grand Serpong Hotel 7-8 Maret 2026 ini diikuti oleh sekitar seribu peserta.

Mereka terdiri dari perwakilan SPPG, pengawas gizi, hingga juru masak yang bersiap mengejar SLHS.