TANGERANGNEWS.com- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam tiga bulan ke depan. 

Menurutnya, ada dua faktor utama yang berpotensi memicu lonjakan PHK, yakni memanasnya konflik di Timur Tengah serta kebijakan impor mobil pikap untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih.

"Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan. Kami mendapatkan informasi tersebut," ujar Said dalam konferensi pers daring pada Senin 6 April 2026, dikutip dari CNN Indonesia.

Ia menjelaskan, perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel telah mendorong kenaikan harga energi dunia. 

Dampaknya, biaya operasional industri di dalam negeri ikut tertekan karena harga bahan bakar dan energi untuk sektor produksi menyesuaikan pergerakan pasar global.

Meski pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi, Said menilai pelaku industri tetap merasakan beban karena kebutuhan energi untuk mesin, turbin, listrik, dan aktivitas produksi lainnya ikut melonjak.

"Oleh karena itu, panjangnya perang ini akan memberikan tekanan pada production cost atau biaya produksi di bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin, turbin-turbin, listrik dan biaya-biaya energi lainnya bagi pengusaha. Yang berujung pada pembengkakan biaya produksi yang tidak bisa menaikkan harga penjualan daripada produk yang mereka produksi," jelasnya.

Dalam kondisi seperti itu, Said mengaku telah menerima informasi bahwa sejumlah perusahaan mulai memberi sinyal potensi PHK kepada serikat pekerja di tingkat pabrik.

Jika tekanan biaya produksi terus membesar dan harga jual produk tidak bisa ikut dinaikkan, maka pengurangan tenaga kerja merupakan langkah yang diambil pengusaha.

Selain faktor global, Said juga menyoroti rencana impor 160 ribu unit mobil pikap untuk mendukung program Kopdes Merah Putih. 

Kata dia, kebijakan tersebut berisiko menghilangkan peluang kerja yang seharusnya bisa dinikmati tenaga kerja dalam negeri apabila produksi dilakukan di Indonesia.

Ia menilai, jika pengadaan kendaraan itu dimaksimalkan melalui industri nasional, potensi penyerapan tenaga kerja bisa mencapai puluhan ribu orang.

"Harusnya bisa menyerap 20 ribu hingga 50 ribu tenaga kerja. Peluang itu hilang, malah membesarkan tenaga kerja India, walaupun harganya mungkin lebih rendah," singgung Said.

Said menegaskan, dampak kebijakan impor bisa langsung terasa pada pabrik-pabrik yang kehilangan potensi pesanan. Ketika pesanan menurun, pekerja kontrak menjadi kelompok pertama yang paling rentan terdampak.

"Kalau order berkurang, otomatis karyawan kontraknya di-PHK. Tidak diperpanjang kontraknya. Kalau ada mobil impor dari India tadi dikerjakan di Indonesia, akan memperpanjang kontrak, juga menambah tenaga kerja yang baru," pungkasnya.