‎TANGERANGNEWS.com-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) untuk berfokus pada pendekatan sektoral dalam mengatasi permasalahan wilayah aglomerasi.

‎"Konsep aglomerasi itu prospek masa depan, dengan catatan tidak terlalu ribet dengan urusan kelembagaan formal," ujar Bima dalam Diskusi Sustainable Aglo-City Summit 2026 di Tangerang, pada Rabu 29 April 2026.

‎Menurutnya, pendekatan kelembagaan sering terjebak pada persoalan kewenangan, perencanaan, dan anggaran, dan menyebabkan permasalahan yang nyata yang ada di lapangan menjadi tertunda. 

‎"Kelembagaan ini, kita bicara lembaganya, kita bicara kewenangannya, kita bicara pengurusnya, enggak habis-habis, keburu banjir duluan, macet duluan. Itu yang terjadi di Jakarta," jelasnya. 

‎Ia menilai, pendekatan sektoral dapat memberikan solusi yang lebih nyata dikarenakan otoritas, pembiayaan, serta pemilik proyek sudah jelas dari awal.

‎Ia menuturkan, permasalahan sampah merupakan salah satu isu prioritas yang seringkali merepotkan bagi kepala daerah, mulai dari kesulitan mencari lahan, banyaknya tawaran vendor dengan beragam teknologi, hingga penolakan warga.

‎Oleh karena itu, kata Bima, pemerintah tengah mempercepat program pengelolaan sampah energi listrik (PSEL) dan Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) untuk menangani permasalahan sampah. 

‎"Kalau LSDP ini yang dibantu oleh World Bank. Ini skalanya lebih menengah-kecil dan fokus sebetulnya kepada tata kelola," katanya.

‎Selain itu, ia menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi yang terpadu di kawasan Jabodetabekpunjur guna memperluas penghubung antarwilayah.

‎"Mengintegrasikan jalurnya lewat mana, penyambungnya gimana, konektivitasnya di mana, Bagaimana porsi provinsi, berapa dari kementerian, dan bagaimana tersubsidi. Ini antangan berat tapi insyaallah bisa selesai bersama-sama," tutupnya.