Penlis : Kun Aqmar

 

DIJAMINNYA pelayanan kesehatan masyarakat Kota Tangerang melalui kartu multiguna memang benar adanya. Atau bisa diartikan, warga Kota Tangerang tinggal minta langsung biaya pengobatannya, berapa pun besarnya kepada pemerintah. Lantas, benarkan warga merasa cukup dengan hanya menerima bantuan dari pemerintah?

 

Pertanyaan dia atas pantas penulis lontarkan. Sebab, pada perinsipnya, siapapun orangnya, kaya ataupun miskin, mampu ataupun tak mampu pasti membutuhkan bantuan dari sesama. Dan wajar rasanya yang tak mampu dan merasa membutuhkan bantuan meminta pertolongan kepada yang mampu, bahkan sesekali orang yang tak mampu ini mencari peluang yang bisa dimanfaatkan agar mendapatkan bantuan tersebut, seperti yang dilakukan warga Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang yang masih membutuhkan bantuan salah satu program sosial yang dicanangkan stsiun televisi swasata.

 

Sayang, kebijakan sudah dibuat. Intruksi pun digulirkan dari pimpinan kepada aparatur yang ada di bawahnya. Yang dalam intruksi itu, warga harus meminta pelayanan kesehatannya dari pemerintah secara dengan program kartu multiguna tersebut. Yang bisa diartikan, pemerintah wajib melayani kesehatan masyarakatnya. Mungkin, begitu intruksinya.

 

Maka, sebagai bawahan yang loyal kepada pimpinan pun tak ingin alpa untuk melaksanakan intruksi sang pimpinan. Selalu, aparatur sekelas kepala dinas, camat, lurah dan juga unit pelayanan teknis bergerak untuk mengajak warga memanfaatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Namun, harapan mendapatkan interes dari pimpinan dengan melaksanakan intruksi dengan baik, sebaliknya intruksi itu diterjemahkan begitu ketatnya oleh para bawahan.

 

Yang mana pada kenyataannya, ada kesan warga sengaja ditutup aksesnya untuk mendapatkan bantuan dari luar karena ada jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah. Seperti yang dilakukan seorang camat di Kota Tangerang yang dengan lantang menyatakan bahwa warga di Cipondoh Makmur sudah tidak perlu bantuan dari luar dan dijamin layanan kesehatannya oleh pemerintah dan sekonyong-konyong menolak bantuan pengobatan gratis yang akan diberikan stasiun televisi swasta yang mana warga sendiri yang memintanya.

 

Nah, kali ini penulis bertanya, benarkan intruksi pimpinan harus diterjemahkan mentah-mentah tanpa mempertimbangkan nurani dan fakta yang terjadi di masyarakat? Kalau boleh penulis katakan, inilah bentuk salah tafsir yang kerap terjadi di lingkup pemerintahan. Dimana ironisnya, demi menjaga intruksi pimpinan, kebijakan-kebijakan di bawah justru merugikan warga banyak. Silahkan berpendapat. Entah apapun alasannya, hemat penulis bagaimanapun ceritanya warga tetap membutuhkan bantuan dari manapun, dari siapapun dan atas tujuan apapun.Silahkan berpendapat. (*)