Oleh: Hany Handayani Primantara, SP., Aktivis Muslimah Banten

TANGERANGNEWS.com-Beras merupakan komoditi yang sangat dibutuhkan dalam jumlah banyak di Indonesia, sebab mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Sejauh ini tidak masalah, mengingat Indonesia termasuk negara penghasil beras terbanyak di wilayah Asia. Bahkan Indonesia sempat swasembada beras. Banyaknya kebutuhan akan beras saat ini membuat produsen beras pun bervariasi di pasaran. Mulai dari ukuran kemasan, hingga mutu beras menyesuaikan permintaan konsumen yang beragam.

Dari fenomena tersebut, ternyata terkuak sebuah fakta yang cukup mengagetkan. Terjadinya kecurangan produsen dalam penjualan beras di pasaran secara rapih. Mereka sengaja mengoplos beras dengan kualitas lebih rendah dari kemasan yang tertera berikut juga bobot berasnya. Temuan hasil dari investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan menunjukkan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu. 

Masih dari sumber yang sama, beberapa merek tercatat menawarkan kemasan yang tidak sesuai dengan keterangan. Diantaranya mengklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa alias tidak sesuai dengan info kemasan. Hal ini menimbulkan kerugian hingga Rp 99 triliun per tahun, atau hampir Rp 100 triliun. (Kompas.com, 13/0725) Kecurangan beras yang terjadi belakangan ini, baik dari segi jumlah dan kualitas sangat merugikan masyarakat. Negara pun ditaksir menderita kerugian sangat besar jika diakumulasi sesuai fakta dari sumber di atas. 

Kecurangan Akibat Sistem Sekuler 

Adanya kecurangan besar-besaran ini tidak mungkin dilakukan oleh oknum dalam skala kecil. Sebab kecurangan yang terjadi sangat rapih dan sistematis. Kemungkinan pelaku adalah perusahaan besar dan melibatkan banyak pihak terkait. Praktek kecurangan seperti ini sebenarnya juga dilakukan oleh kaum jahiliah sebelum Islam datang. Dimana sistem kehidupan yang mereka gunakan bukanlah sistem Islam, melainkan sistem berlandaskan materi semata. Walaupun saat ini Islam telah hadir di tengah umat, namun aturannya tak pernah digunakan secara penuh di tengah masyarakat dalam bentuk sistem hidup. Hanya sebagian aturan Islam yang masih digunakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan Ibadah. 

Selebihnya mereka tanggalkan sistem Islam, beralih pada sistem sekuler. Dampak dari penerapan sistem sekuler yang bablas adalah praktek kecurangan dalam kehidupan, salah satunya di bidang pangan yakni komoditi beras. Landasan yang digunakan dari setiap aktivitas dalam sistem sekuler hanya mencari keuntungan semata. Bahkan tak jarang demi meraih keuntungan lebih besar mereka menghalalkan yang haram serta melanggar regulasi yang sudah ditetapkan hukum. Kasus semacam ini dianggap biasa dalam sistem jahiliah termasuk sistem sekuler kapitalis.

Selain itu kasus kecurangan menjadi masalah yang terus berlarut lantaran lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang dan juga sistem sanksi yang diberikan tidak tegas. Seakan tebang pilih, tergantung dari besar kecilnya oknum yang terlibat. Ditambah pula dengan kegagalan sistem pendidikan dalam mencetak generasi yang amanah serta bertakwa kepada Allah swt. Sistem pendidikan saat ini menjadikan individu bermental lemah, mudah tergoda dengan materi yang melimpah dalam waktu singkat. 

Nampak bahwa negara tidak hadir untuk mengurusi pangan secara serius. Karena pengelolaan hulu ke hilir telah dikuasai oleh koorporasi asing yang orientasinya bisnis. Saat ini penguasaan negara terhadap pasokan pangan hanya sebesar 10% saja. Maka wajar jika negara sama sekali tidak memiliki bergaining power terhadap koorporasi. Imbasnya tentu saja pada pengawasan dan penegakan sanksi yang lemah dihadapan hukum. 

Islam Menutup Akses Kecurangan 

Di dalam Islam, para pejabat atau penguasa adalah pelayan umat yang memiliki fungsi raain dan junnah bagi umat. Mereka diwajibkan memiliki sifat amanah dan bertanggung jawab dalam menjaga tegaknya aturan serta keadilan di tengah umat. Tegaknya aturan pada dasarnya dibangun atas tiga hal yakni ketakwaan individu, kontrol masyarakat serta diterapkannya aturan oleh negara yang akan terwujud di dalamnya sistem sanksi yang tegas sekaligus menjerakan pelakunya. Di samping itu, Islam memiliki qadi hisbah yang berfungsi memeriksa dan memastikan regulasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku di lapangan. 

Negara wajib hadir secara utuh untuk mengurusi pangan mulai dari rantai produksi, distribusi hingga ke konsumsi di tengah umat. Bukan hanya mampu memastikan pasokan pangan tersedia dan aman. Melainkan mengurusi hingga rantai tata niaga. Hal ini yang nantinya akan menutup akses terhadap kecurangan-kecurangan oleh oknum. Serta memastikan pemenuhan kebutuhan pangan sampai ke konsumen tingkat akhir yakni seluruh umat. Sebagaimana kisah sahabat Umar yang terkenal memanggul beras untuk rakyatnya yang kelaparan sebagai bentuk tanggung jawabnya dan rasa takutnya terhadap Allah swt.

Wallahu alam bishowab.