TANGERANGNews.com-Dalam rangka memperingati hari anti korupsi internasional, Tangerang Public Transparency Wacth (Truth) dan Indonesia Corruption Wacth (ICW) bersama dengan pemuda Muhammadiyah dan perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) menggelar diskusi publik tentang kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

Tema yang bertajuk ‘Rekonstruksi Kesadaran Masyarakat  akan Bahaya Korupsi dan Pentingnya dalam Partisipasi Memberantas Korupsi’ itu digelar di Saung Serpong , Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Mereka menginginkan tempat ibadah menggelar gerakan anti korupsi dengan menekankan bagaimana bahaya korupsi. Sebab, ada pemahaman yang aneh pada masyarakat, terutama di Banten, yang korupsi disambut bak pahlawan.

“Sudah keluarganya dipastikan kena korupsi, masyarakatnya tetap tidak peduli. Persoalannya, masyarakat kita ini tidak sadar kalau keluarga ini korupsi dari mana,” ujar Virgo Suwandhi, Ketua Bidang Hukum  Pemuda Muhammadiyah, Selasa (13/12/2106).  

Masyarakat di Banten, kata dia,  merasa korupsi tidak dekat dengan lingkungan mereka. Mereka mikirnya kalau ada yang tertangkap karena korupsi itu cenderung politis.

“Padahal Nabi saja sampai enggan mensalatkan seseorang yang kedapatan korupsi,” ujar Virgo

Sementara itu, Beno Novit Meang Koordinator Truth mengatakan, dia setuju agar kejahatan korupsi bisa disampaikan dari masjid ke masjid.  Sebab, masyarakat dijejali pemahaman korupsi yang salah.

“Bagaimana tidak, ada keluarga korupsi yang ibunya sudah terbukti korupsi. Eh, anaknya maju dengan alasan akan memberbaiki nama baik ibunya. Biarin saja, kata mereka, yang korupsi kan ibunya, anaknya enggak,” ujar Beno.

Jelas pemahaman seperti itu, kata Beno,  harus diperbaiki. Masyarakat harus sadar, korupsi itu dibayar cash dan tunai. “Contoh saja, sudah berapa bayi yang meninggal, sudah berapa pasien yang tewas di RSUD Kota Tangsel. Karena alat mereka tidak mendukung. Kenapa enggak mendukung, karena dikorupsi Wawan, Wawan siapa? Suaminya Wali Kota Tangsel Airin,” jelasnya.

Padahal , menurut Beno, satu-satu hak milik masyarakat  adalah penyelenggaraan Pilkada.  Tapi,  kebanyakan dipakai dengan cara yang salah. “Ini kamu sehat ? massa kita enggak kasih vonis kepada mereka yang korupsi, “ terangnya.