Connect With Us

Pemkot Tangsel Serahkan Santunan Kematian dari BPJS

Yudi Adiyatna | Senin, 11 Februari 2019 | 22:00

Penyerahan klaim santunan kematian (JKM) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie usai apel di Lapangan Puspemkot Tangsel, Senin (11/2/2018). (@TangerangNews / Yudi Adiyatna)

TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyerahkan klaim santunan kematian (JKM) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada 13 ahli waris pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah meninggal dunia. 

Santuan kematian ini diserahkan oleh Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie selepas apel di Lapangan Puspemkot Tangsel, Senin (11/2/2018) pagi.

Dikesempatan  itu, Benyamin Davnie menyampaikan ucapab terimakasih kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan atas santunan kepada para pegawai non ASN Tangsel yang meninggal dunia. 

"Semoga santunan kematian tersebut bisa membantu pihak keluarga yang ditinggalkan," ucapnya. 

Semenjak tahun 2018, Benyamin mengatakan bahwa Pemkot Tangsel telah memberikan bantuan sebanyak  6366 pekerja berupa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. 

“Kita sudah mengasuransikan pegawai kita melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang belum masuk BPJS, saya memerintahkan langsung kepala OPD bisa merealisasikannya di tahun ini, karena saya melihat di belanja tidak langsung bisa dilakukan,” ungkapnya.

Benyamin juga mengungkapkan bahwa kasus kecelakaan pegawai Damkar merupakan pembelajaran. “Kecelakaan yang menyebabkan pendarahan dikepala, sehingga harus operasi, semua biaya operasi sampai sembuh ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, jumlahnya tidak sedikit, yakni ratusan juta, bahkan sampai dia sembuh, upahnya atau gajinya yang tanggung BPJS,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Benyamin memerintahkan kepada seluruh bagian Kasubag kepegawaian untuk melakukan pengecekan, untuk mengetahui apabila ada pegawai non ASN yang belum terdaftar, bisa segera terdaftar di bulan ini.  

“Saya meminta agar di Februari ini bisa selesai di masing-masing OPD, semua pegawai pemerintahan di lingkup Pemkot Tangsel tercover BPJS Ketenagakerjaan,” tukasnya. 

Benyamin mengatakan, sampai saat ini telah ada sekiranya 7 kasus kecelakaan kerja yang telah dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan. "Total klaim sebesar Rp 728 juta, dan 13 pegawai non ASN yang meninggal dunia dan mendapatkan santunan dengan total Rp 312 juta rupiah," bebernya. 

Sementara, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Ibkar Saloma, mengatakan, bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemkot Tangsel untuk senantiasa melindungi seluruh komponen masyarakat agar mendaftarkan diri dan pekerjaannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Koordinasi ini dilakukan agar dapat mewujudkan masyarakat pekerja yang sejahtera, pengusaha peduli pekerja dan menjadi kota sadar jaminan sosial ketenagakerjaan,” singkatnya.(MRI/RGI)

PROPERTI
Stasiun Jatake Bakal Makin Dongkrak Nilai Properti di BSD City

Stasiun Jatake Bakal Makin Dongkrak Nilai Properti di BSD City

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:09

Sinar Mas Land (SML) kembali memperkuat posisinya sebagai pengembang kota mandiri dengan meresmikan Stasiun Kereta Api Jatake di BSD City, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Selasa 28 Januari 2026, kemarin.

TEKNO
Sikapi Ketidakpastian Ekonomi, Bibit.id: ORI029 Jadi Pilihan Investasi Aman

Sikapi Ketidakpastian Ekonomi, Bibit.id: ORI029 Jadi Pilihan Investasi Aman

Jumat, 30 Januari 2026 | 20:27

Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel pertama di tahun 2026, yakni SBN seri ORI029 yang sudah bisa dibeli di aplikasi investasi Bibit.id, pada 26 Januari - 19 Februari 2026.

HIBURAN
Vapeo Vapestore: Toko Vape Paling Recommended di Kabupaten Tangerang

Vapeo Vapestore: Toko Vape Paling Recommended di Kabupaten Tangerang

Senin, 2 Februari 2026 | 10:11

Memilih toko vape yang tepat adalah kunci mendapatkan produk original dengan harga yang fair. Vapeo Vapestore telah menjadi pilihan utama para vaper di Kabupaten Tangerang

NASIONAL
Tak Hanya Sedot Dana Pendidikan, Komisi X DPR Usul MBG Juga Ambil Anggaran Kesehatan dan Bansos

Tak Hanya Sedot Dana Pendidikan, Komisi X DPR Usul MBG Juga Ambil Anggaran Kesehatan dan Bansos

Senin, 2 Februari 2026 | 09:16

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menanggapi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk program makan bergizi gratis (MBG).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill