TANGERANGNEWS.com-Bulan puasa sering diisi dengan berbagai kegiatan oleh kaum remaja, salah satunya adalah kegiatan Sahur on The Road (SOTR). Namun, kegiatan dengan tujuan berbagi tersebut menimbulkan kekhawatiran untuk sejumlah pihak.
Salah satunya Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang mengimbau para remaja terutama siswa-siswi sekolah untuk tidak melakukan Sahur on the Road (SOTR) selama Ramadan 1440 H.
"SOTR dengan kendaraan bermotor akan beresiko, salah satunya kecelakan dan berpotensi tawuran. Apalagi anak SMP (Sekolah Menengah Pertama) belum punya SIM (Surat Izin Mengemudi)," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Taryono melalui keterangan tertulis, Rabu (8/5/2019).
Taryono berpendapat, Bulan Suci Ramadan harus diisi dengan hal yang bermanfaat dan meninggalkan kegiatan yang dianggap dapat memicu keributan seperti SOTR.
"Lebih baik tingkatkan kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan berbasis sekolah dan kepedulian sosial," terang Taryono.
Kegiatan berbasis sekolah, kata Taryono, adalah kajian Al Quran, tadarus, dan mengahal Al Quran.
Sedangkan kegiatan Ramadan yang berbasis sosial dapat berupa santunan untuk janda tidak mampu dan anak yatim.
"Pelajar bisa langsung datang ke panti asuhan ataupun mendatangi tempat tinggal janda-janda tidak mampu," imbuh Taryono.
Kegiatan bakti sosial misalnya membersihkan masjid dan musalah juga dapat menjadi pilihan bagi para remaja untuk mengisi waktu selama Ramadan.(MRI/RGI)
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
TODAY TAG
Memilih toko vape yang tepat adalah kunci mendapatkan produk original dengan harga yang fair. Vapeo Vapestore telah menjadi pilihan utama para vaper di Kabupaten Tangerang
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
