TANGERANGNEWS.com-Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan Alexander Prabu mengkritisi koordinasi mitigasi (upaya mengurangi dampak bencana) pascabanjir awal tahun 2020 di Tangsel. 

"Harus terintegrasi. Jadi enggak perlu diminta dulu, tapi sudah harus tanggap," kata Prabu kepada TangerangNews di Kantor DPRD Kota Tangsel, Jalan Raya Puspiptek, Setu, Tangsel, Kamis (9/1/2020).

Menurutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel harus bisa memegang komando. 

"Sebab, tupoksi BPBD sudah diatur di Perwal  Nomor 28 tahun 2017. Payung hukum agar BPBD mengkoordinadir semua aktivitas tanggap bencana. Jadi tinggal manjalankan saja sesuai tupoksi," kata Prabu. 

Jadi, kata dia, semua OPD seharusnya harus langsung berkoordinasi dengan BPBD, meski tanpa diminta. Selanjutnya BPBD yang mengatur, merencanakan dan melaksanakan mitigasi bencana.

Seperti, misalnya, soal koordinasi mengenai sistem logistik. Menurutnya, logistik yang dikirim ke lokasi bencana juga harus diakomodir. 

"Niat baik orang kalau tidak dikordinir juga percuma, malah akan menyulitkan. Sistem logistik harus dikendalikan," tuturnya.

Ia mengatakan, jika sistem logistik itu dikendalikan dengan baik, maka penyaluran bantuan pun akan merata.

"Selama ini, bantuan belum terkordinir, masih bersifat parsial. Ada dari lembaga, karang taruna, ormas, langsung ke kelurahan. Jadi enggak merata," ujar Prabu. 

Selain itu, lanjutnya, koordinasi mengenai kebutuhan warga pun juga harus dilakukan.

"Kebutuhan pun, tak sesuai. Banyak yang kirim mie instan, pakaian layak pakai. Di Pesona Serpong, pakaian itu numpuk, alangkah lebih baik kalau logistik itu diatur, misal sesuai keperluan warga, seperti celana dalam, selimut, dan lainnya," pungkasnya.(RMI/HRU)