JPTS : Waspadai Money Politik

| Minggu, 15 Agustus 2010 | 23:15

Anggota KPUD Tangsel saat dilantik di Puspem Kota Tangsel. (tangerangnews / dira)

TANGERANGNEWS-Jaringan Pemilih Tangerang Selatan (JPTS) memprediksi, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rawan terjadi korupsi politik. Baik itu pemilihan kepala daerah gubenur, wali kota, legislative maupun presiden.

Salah satunya praktik politik uang (Money poltic), menurut Burhanuddin Muhtadi saat ditemui di Hotel Santika BSD Kota Tangsel, mengatakan, politik uang merupakan salah satu modus kegiatan kecurangan yang dilakukan tim sukses maupun oknum lainnya.

Tidak meampik banyak modus yang bisa dilakukan kandidat untuk melakukan kecurangan. “Untuk itu, selama kampanye, Panwas lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau tindakan yang berpotensi masuk pada pelanggaran pidana Pemilu,” katanya

Menurut Nuhtadi, yang menjadi prioritas pengawasan tersebut, yakni praktik politik uang, kampanye negatif, intimidasi dan kampanye hitam, serta pemanfaatan fasilitas dan anggaran pemerintah (negara).

Dia mengaku sudah merancang strategi khusus untuk mengawasi modus-modus kecurangan yang dilakukan oknum tertentu selama kegiatan kampanye pemilihan wali Kota Tangsel.

“Kita sudah menginstruksikan semua pengawas dari JPTS untuk membuat kontrak kerja dengan bakal calon wali kota selama kegiatan kampanye,” katanya.

Lebih lanjut ia menambahkan, JPTS akan melakukan upaya persuasif dengan mengirimkan surat kepada semua kandidat, dan Panwas untuk pro aktif melakukan pertemuan dengan kepala daerah dan melakukan koordinasi selama kegiatan kampanye.

Disinggung tentang sanksi yang diberikan ia mengatakan, modus kecurangan yang kemungkinan dilakukan para kandidat dalam Pemilukada mendatang, di antaranya politik uang, membayar penyelenggara Pemilu agar melakukan manipulasi data pemilih, dan suara hasil pemilihan mulai dari KPPS dan PPK.

“Selain itu memobilisasi PNS menjadi tim sukses, dan intimidasi pemilih. Terakhir, potensi kecurangan memanipulasi dan mempublikasi hasil survei tanpa menyebut nama lembaga dan penyelenggara survei,” katanya.

Ia menambahkan kecurangan itu dilakukan oleh kandidat yang tidak pede, lemah dalam sosialisasi, tapi punya finansial kuat dan punya nafsu memenangkan Pemilukada dengan menghalalkan segala cara.

“Kecurangan tersebut, kata dia, dapat diminimalisir jika Panwas bekerja dengan tegas,” tandasnya. (deddy)